DPR Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Pengangkatan Honorer
21.52 | 
Diposting oleh
Forum Honorer Indonesia
"Persoalan ini sudah terlalu lama, karena itu pemerintah segera
menyelesaikan proses quality assurance terhadap honorer K1 yang
memenuhi kriteria, sehingga amanat PP 56/2012 tentang pengangkatan
tenaga honorer tertinggal menjadi CPNS, bisa diwujudkan," kata Wakil
Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja di Gedung Senayan, Senin
(22/10).
Secara terpisah, pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tengah melakukan quality assurance dan Audit untuk Tujuan Tertentu (ATT) terhadap honorer K1 di 32 daerah dan verifikasi ulang di tujuh daerah. Dapat dipastikan bahwa quality assurance dan ATT terhadap tenaga honorer K1 bukan kewenangan BKN. "Masih jalan prosesnya, tapi kita targetkan diselesaikan Oktober 2012 ini," kata Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat.
Sementara itu terhadap K2, lanjutnya, BKN melakukan penyusunan daftar per instansi hingga akhir Oktober 2012 ini. Selanjutnya, daftar data K2 tersebut akan disampaikan kepada masing-masing instansi untuk dilakukan uji publik pada awal November.
Diharapkan pada pertengahan Desember nanti seluruh laporan hasil uji publik oleh instansi sudah masuk ke BKN. Dijadwalkan Januari 2013 sudah memasuki proses penyelesaian pengaduan dalam masa sanggah. Dengan demikian penyusunan nominatif honorer K2 bisa dituntaskan pada Februari tahun depan. Selanjutnya Maret 2013, diharapkan ada kepastian jumlah tenaga honorer K2 per instansi.
"Pelaksanaan ujian tulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang terhadap K2 ini rencananya dilangsungkan pada Juni 2013. Pertimbangan teknis alokasi penempatan bagi K2 yang lulus ujian akan dilakukan pada bulan berikutnya," tuturnya.
Sedangkan formasi dan penempatan honorer K2 per instansi secara nasional akan dilakukan pada Agustus 2013. Namun untuk pengangkatan menjadi CPNS, mungkin dua atau tiga tahun baru bisa selesai, tidak bisa dilakukan sekaligus tahun 2013.
Dari data BKN, dari 71.467 tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria, 21.494 di antaranya berada di pusat. Sedangkan 49.973 orang lainnya dari daerah. Mereka terdiri dari 16.062 tenaga pendidik, 1.903 tenaga kesehatan, 1.118 penyuluh, dan 52.384 tenaga teknis.
Sedangkan tenaga honorer K2 yang sudah masuk mencapai 582.220. Jumlah itu terdiri dari 562.095 honorer K2 yang diterima dari instasi pusat dan daerah, 12.709 luncuran honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK) dan susulan tenaga honorer K2 yang ditrima BKN melebihi batas waktu 30 Mei 2012. (Esy/jpnn)
Secara terpisah, pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tengah melakukan quality assurance dan Audit untuk Tujuan Tertentu (ATT) terhadap honorer K1 di 32 daerah dan verifikasi ulang di tujuh daerah. Dapat dipastikan bahwa quality assurance dan ATT terhadap tenaga honorer K1 bukan kewenangan BKN. "Masih jalan prosesnya, tapi kita targetkan diselesaikan Oktober 2012 ini," kata Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat.
Sementara itu terhadap K2, lanjutnya, BKN melakukan penyusunan daftar per instansi hingga akhir Oktober 2012 ini. Selanjutnya, daftar data K2 tersebut akan disampaikan kepada masing-masing instansi untuk dilakukan uji publik pada awal November.
Diharapkan pada pertengahan Desember nanti seluruh laporan hasil uji publik oleh instansi sudah masuk ke BKN. Dijadwalkan Januari 2013 sudah memasuki proses penyelesaian pengaduan dalam masa sanggah. Dengan demikian penyusunan nominatif honorer K2 bisa dituntaskan pada Februari tahun depan. Selanjutnya Maret 2013, diharapkan ada kepastian jumlah tenaga honorer K2 per instansi.
"Pelaksanaan ujian tulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang terhadap K2 ini rencananya dilangsungkan pada Juni 2013. Pertimbangan teknis alokasi penempatan bagi K2 yang lulus ujian akan dilakukan pada bulan berikutnya," tuturnya.
Sedangkan formasi dan penempatan honorer K2 per instansi secara nasional akan dilakukan pada Agustus 2013. Namun untuk pengangkatan menjadi CPNS, mungkin dua atau tiga tahun baru bisa selesai, tidak bisa dilakukan sekaligus tahun 2013.
Dari data BKN, dari 71.467 tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria, 21.494 di antaranya berada di pusat. Sedangkan 49.973 orang lainnya dari daerah. Mereka terdiri dari 16.062 tenaga pendidik, 1.903 tenaga kesehatan, 1.118 penyuluh, dan 52.384 tenaga teknis.
Sedangkan tenaga honorer K2 yang sudah masuk mencapai 582.220. Jumlah itu terdiri dari 562.095 honorer K2 yang diterima dari instasi pusat dan daerah, 12.709 luncuran honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK) dan susulan tenaga honorer K2 yang ditrima BKN melebihi batas waktu 30 Mei 2012. (Esy/jpnn)
Verval Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS
15.49 |
Diposting oleh
Forum Honorer Indonesia
| Senin, 01 Oktober 2012 |
|
Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan
Formasi (Dit.Renpegfor) BKN menggelar rapat konsinyasi Verifikasi dan
Validasi (Verval) penghitungan jumlah kebutuhan PNS di hotel PP
University Puncak Bogor selama 3 hari sejak Jumat hingga Minggu,
(28-30/9). Kegiatan yang diikuti oleh 40 peserta dari berbagai unit
kerja di lingkungan BKN itu dibuka oleh Deputi Pengembangan Pegawai
Djoko Sutrisno. Turut hadir sebagi narasumber Deputi Inka Yulina
setyawati SN dan Deputi Bidang Bina Kindang S. Kuspriyo Murdono serta
Direktur Pengolahan Data Iwan Hermanto.
Direktur Renpegfor R.A.I.Sri Dewi menyampaikan bahwa laporan dari
berbagai instansi terkait penghitungan kebutuhan pegawai saat ini masih
beragam bentuk dan versinya. Bahkan tidak sedikit yang menyampaikannya
belum lengkap sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menpan dan RB nomor:
26 tahun 2011 dan peraturan bersama tentang penundaan sementara
penerimaan CPNS (moratorium)
Kewajiban instansi pemerintah baik pusat maupun daerah selama moratorium, menurut R.A.I Sri Dewi adalah melakukan penghitungan kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), melakukan redistribusi PNS dan menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun (2012-2016). Dokumen yang harus dilaporkan antara lain: laporan hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS, laporan Anjab, peta jabatan, laporan hasil ABK, rencana distribusi pegawai dan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun. Dalam kesempatan tersebut Kuspriyo Murdono menegaskan perlunya data hasil verifikasi dan validasi penghitungan kebutuhan pegawai yang dilakukan oleh Dit.Renpegfor ini di tayangkan di webssite BKN sehingga menjadi transparan. Beberapa hari yang lalu ada pemberitaan di media masa antara lain Majalah Tempo dan Kompas tentang temuan BPK atas penyimpangan dalam pengadaan CPNS yang tidak sesuai dengan formasi dan data kepegawaian yang tidak sinkron. Dengan ditayangkannya hasil verifikasi dan validasi BKN menjadi intansi yang clear. Namun sebelum mempublikasikan harus diteliti betul data yang disajikan harus aktual, faktual, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Yulina Setyawati NN menyampaikan bahwa data hasil olahan yang sudah disampaikan oleh Dit. Renpegfor merupakan data yang sangat bermanfaat dan mempunyai nilai yang strategis dalam membangun manajemen kepegawaian. Untuk itu kedeputian Inka akan turut berupaya dalam pengayaan data yang diperlukan sehingga menjadi informasi yang dapat diandalkan. Sampai dengan tanggal 21 September 2012 yang telah menyampaikan laporan adalah sebagai berikut: Instansi Pusat, dengan kelengkapan syarat penghitungan kebutuhan pegawai 53, anjab 34, ABK 33, peta jabatan 29, redistribusi pegawai 11, poyeksi 5 tahun 24 dan yang mengusulkan formasi 45, Sedangkan Instansi Daerah terdiri dari penghitungan kebutuhan pegawai 490, Anjab 291, ABK 285, peta jabatan 294, redistribusi pegawai 147, proyeksi kebutuhan pegawai 5 Tahun 247 dan yang mengusulkan formasi 254 instansi. (Petrus Sujendro)Verval Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS |
Langganan:
Postingan (Atom)