tag:blogger.com,1999:blog-19923395970505884452024-03-11T21:38:49.545+07:00FHI Forum Honorer IndonesiaFHI Forum Honorer Indonesia adalah Sebuah wadah organisasi profesi guru dan/atau tenaga honorer yang bersifat terbuka, independen, kolegial dan non Partai Politik.
Visi:
Terwujudnya Profesionalisme guru dan tenaga honorer di instansi pemerintah yang sejahtera.
Misi:
Mewujudkan persatuan guru honorer dan tenaga honorer.
Memperjuangkan kesejahteraan, karier, perlindungan hukum dan status kepegawaian tenaga honorer.
Memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.comBlogger113125tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-69929752086746325872014-05-26T16:46:00.002+07:002014-05-26T16:46:31.778+07:00BKN Mulai Proses Pemberkasan NIP Honorer K2<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}">JAKARTA--Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai melakukan proses
pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) honorer kategori dua (K2) yang
sudah dinyatakan lulus tes CPNS. Pemberkasan sudah dilakukan sejak dua
pekan ini, meliputi instansi pusat dan daerah.<br /> <br /> "Usulan pemberkasan NIP sudah mulai masuk dan BKD sedang memprosesnya," kata Kepala BKN Eko Sutrisno kep<span class="text_exposed_show">ada JPNN, Senin (26/5).<br /> <br />
Dijelaskannya, instansi yang sudah mengusulkan pemberkasan NIP
rata-rata memiliki jumlah honorer K2 sedikit. Sedangkan instansi yang
honorernya banyak, belum satupun masuk.<br /> <br /> "Yang ngajuin baru instansi dengan jumlah honorer sedikit. Jumlah pastinya saya harus cek lagi," ujarnya.<br /> <br />
Usulan pemberkasan NIP honorer K2 di instansi pusat, lanjut Eko,
diajukan langsung ke BKN pusat. Sedangkan instansi di daerah
mengajukannya ke Kanreg BKN. (esy/jpnn)</span></span></div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com57tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-2226828970716241442014-03-13T15:28:00.000+07:002014-03-13T15:28:08.937+07:00Kepala BKN Jamin Honorer Bodong tak Bakal Kantongi NIP<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<br /><strong><img alt="Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno. Foto: Humas BKN/dok.JPNN" src="http://www.jpnn.com/picture/normal/20140313_144640/144640_27369_eko_sutrisno_bkn_go_id.jpg" width="600px" />
</strong></div>
<div style="color: #7c7c7c; font: normal 11px Arial; line-height: 16px; margin-bottom: 15px;">
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno. Foto: Humas BKN/dok.JPNN</div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>JAKARTA</strong>--Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menjamin honorer bodong yang
telanjur dinyatakan lulus CPNS, tidak akan bisa mendapatkan Nomor Induk
Pegawai (NIP).</div>
<div style="text-align: justify;">
Jika sampai ada yang lolos dan ternyata melibatkan oknum BKN, Eko menegaskan, tidak segan-segan langsung melakukan pemecatan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya berani menjamin tidak ada satupun
honorer bodong bisa mendapatkan NIP. NIP hanya diberikan kepada honorer
asli (sesuai PP 48/2005 jo PP 56/2012)," tegasnya kepada JPNN, Kamis
(13/3).</div>
<div style="text-align: justify;">
Keyakinan Eko ini lantaran BKN sudah
menyiapkan SDM-SDM berintegritas tinggi khusus memproses pemberkasan
NIP. Dia optimis para bawahannya itu akan bekerja teliti dan tidak akan
melakukan penyimpangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jika nanti ada satu staf saya yang
melakukan penyimpangan, saya pecat langsung karena itu sudah termasuk
pelanggaran disiplin PNS. Selain itu yang bersangkutan akan dibawa ke
ranah hukum karena telah melakukan tindak pidana juga," tegasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Diapun meminta seluruh honorer K2, masyarakat, dan pers untuk mengawal pemberkasan NIP ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
BKN siap menampung seluruh pengaduan
serta laporan masyarakat bila ada honorer bodong tapi ikut masuk dalam
dalam usulan pemberkasan NIP. <strong>(esy/jpnn)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com44tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-36002596924455483722014-03-06T07:31:00.000+07:002014-03-06T07:31:12.273+07:00Kabar Gembira Semua Pegawai K-II Segera Jadi PNS<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Keputusan Men-PAN & RB, Pemkot Diminta Selektif<br /> <br />
SAMARINDA. Kabar gembira bagi para tenaga honorer di lingkungan Pemkot
Samarinda, baik struktural maupun fungsional yang tergabung dalam
pegawai kategori II (K-II). Khususnya yang belum terkover dalam seleksi
CPNS 2013 lalu. Karena dalam waktu dekat, semuanya dipastikan diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan, hal tersebut ditegaskan
langsung Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Men-PAN & RB) RI, Azwar Abubakar kala rapat koordinasi (Rakor)
bersama sejumlah perwakilan Pemprov dan Pemkot/Pemkab serta perwakilan
tenaga honorer di Jakarta akhir pekan lalu. Saat itu menteri berjanji
akan mengangkat para pegawai K-II secara bertahap untuk menjadi PNS.<br /> <br />
“Karena Men-PAN & RB sudah berjanji, sehingga kita pegang janjinya.
Yang pasti, ini menjadi kabar baik bagi kita semua. Karena, ke depan
untuk para pegawai K-II ini akan diangkat secara bertahap tanpa ada
seleksi atau tes lagi,” ujar Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap
Harian (FSPTTH) Fesdikari Kota Samarinda, Wahyudin kepada Sapos,
kemarin.<br /> <br /> Untuk Samarinda, lanjut Wahyudin, diperkirakan tidak
akan menunggu waktu yang lama untuk bisa mengangkat semua pegawai K-II
yang ada. Karena jumlah yang tersisa hanya sekitar 600 lebih. Sementara
total jumlah kebutuhan pegawai, khususnya tenaga pendidik masih sekitar
1.800 orang. Dengan demikian, kalaupun nanti semuanya diangkat menjadi
PNS, sebenarnya jumlah pegawai di Samarinda masih kurang.<br /> “Makanya, teman-teman semua sekarang lagi sibuk mengurus pemberkasan biar secepatnya bisa diangkat menjadi PNS,” tukasnya.<br />
Hanya saja, di sisi lain Wahyudin meminta kepada Pemkot untuk lebih
selektif. Artinya yang menjadi prioritas adalah para pegawai K-II
seperti yang terdata saat ini. Yakni yang telah mengabdi di bawah tahun
2005. Jangan sampai justru memasukkan nama baru yang sebenarnya tidak
masuk dalam daftar pegawai K-II.<br /> <br /> “Selama ini sudah ada temuan
kami, cuma kami hanya diam saja. Untuk kali ini, kami ingatkan supaya
jangan ada pegawai siluman yang namanya masuk. Karena harus prioritaskan
dulu yang ada. Yang pasti, ini menjadi kabar gembira bagi kami yang
sebagian besar sebagai tenaga pendidik. Karena insentif TU sekolah yang
dulunya hanya Rp 350 ribu juga mulai tahun ini dinaikkan menjadi Rp 1
juta,” terangnya.<br /> <br /> Ditemui terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot)
Samarinda, Zulfakar tidak menampik kabar tersebut. Diakui, soal
pengangkatan pegawai K-II secara bertahap itu menjadi komitmen Men-PAN
& RB saat menghadiri Rakor di Jakarta bersama Kepala Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah belum lama
ini. Diakui Zulfakar, soal aspirasi pengangkatan pegawai K-II menjadi
PNS itu bukan hanya dari Samarinda saja. Tetapi hampis semua daerah di
Indonesia. Karena itu, menjadi sangat wajar bila Men-PAN & RB
mengambil keputusan demikian.<br /> <br /> “Yang jelas Men-PAN & RB
berjanji untuk mengangkat secara bertahap. Jadi kita tunggu saja
realisasinya. Yang jelas Pemkot sudah meminta agar bisa segara diangkat
semuanya. Hanya itu saja. Selebihnya kami lebih banyak bahas soal
pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN (Aparatur
Sipil Negara, Red),” pungkas Zulfakar. (yes/lee)<br /> <br /> <a href="http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/17/22108" rel="nofollow" target="_blank">http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/17/22108</a></div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com37tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-45685274751360631802014-03-03T18:04:00.003+07:002014-03-03T18:04:43.451+07:00BKN: Sampaikan Data Palsu, Honorer Terancam Pidana<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Jakarta- Bagaimana tindak
lanjut data tenaga honorer Kagetogori II (K2) ‘siluman’ dan Formasi CPNS
T.A 2014 merupakan inti permasalahan yang ditanyakan dalam kunjungan
kerja (Kunker) anggota DPRD Kota Pare-Pare ke Kantor Pusat BKN Jakarta,
Jumat (28/2/2014). Kunker tersebut diterima oleh Kasubbag Publikasi Tomy
Donardi dan Kasie Perencanaan Kepegawaian Adi Suharto.</div>
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://bkn.go.id/images/stories/2014-3-3%20pare.jpg" style="margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
Kasubbag Publikasi Tomy Donardi (<em>kanan</em>) dan Kasie Perencanaan Kepegawaian Adi Suharto.</h5>
<div style="text-align: justify;">
Menanggapi permasalahan data siluman,
Tomy Donardi mengatakan bahwa BKN berkomitmen untuk mengawal proses
honorer hingga pemberkasan NIPnya. Selanjutnya Tomy menyampaikan bahwa
sebelum seorang Honorer diangkat menjadi CPNS tentunya harus melewati
rangkaian proses pemberkasan. “<em><a href="http://bkn.go.id/attachments/2701_SURAT%20KEPALA%20BKN%20NOMOR%20K.26-30%20V.23-4%2099%20-%20PENETAPAN%20NIP%20DARI%20TENAGA%20HONORER%20K-II%20FORMASI%20TA%202013%20DAN%20TA%202014.pdf" target="_blank">Sesuai Lampiran II Surat Ka BKN Nomor: K.26-30/V.23-4/99</a></em>,
apabila ada Honorer yang dengan sengaja memberikan data palsu, maka
yang bersangkutan yang bertanggung jawab dan dapat diberikan sanksi baik
secara administratif maupun pidana,” tegas Tomy. Tomy menambahkan bahwa
saat ini BKN membuka layanan pengaduan melalui laman resmi BKN di <a href="http://bkn.go.id/in/laporan-pengadaan-cpns-th-k2" target="_blank"><em>www.bkn.go.id</em></a> apabila ada ditemukan indikasi pemalsuan data honorer.</div>
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://bkn.go.id/images/stories/2014-3-3%20pare%201.jpg" style="margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
Rombongan Kunker DPRD Kota Pare-Pare.</h5>
Sementara mengenai formasi CPNS T.A. 2014
Adi Suharto menekankan bahwa dalam pengajuan formasi, setiap Daerah
harus membuat dan menyelesaikan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa
Beban Kerja (ABK) terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan pegawai.
“Formasi untuk CPNS masing-masing daerah tidak sama, dan tentunya
masing-masing daerah memiliki beban kerja yang berbeda-beda,” pungkas
Adi. <em>Bastianto/Yopi/Subali</em></div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com29tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-61881573211883909302014-03-03T18:02:00.003+07:002014-03-03T18:02:13.545+07:00BKN: Jangan Terlambat Usulkan NIP Honorer K2<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Jakarta- Sebagai tindak lanjut
penyelesaian Honorer Kategori II (K.II) yang telah lulus seleksi,
tahapan selanjutnya adalah penetapan NIP sebagai CPNS. Sebagai petunjuk
teknis pelaksanaan proses pemberkasan K.II, Badan Kepegawaian Negara
(BKN) telah menyusun dan menerbitkan Surat Kepala BKN bernomor:
K.26-30/V.23-4/99 tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil
(NIP) dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan
Tahun Anggaran 2014 tertanggal 27 Februari 2014. Demikian disampaikan
Kepala BKN, Eko Sutrisno kepada Humas BKN di Jakarta, Kamis (27/2/2014).</div>
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://bkn.go.id/images/stories/2014-1-7%20per%20ka%202.jpg" style="margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
Kepala BKN Eko Sutrisno dikerumuni para wartawan.</h5>
<div style="text-align: justify;">
Ditambahkan Eko Sutrisno bahwa Surat
Kepala BKN tesebut memuat dasar hukum pengangkatan K.II menjadi CPNS,
Persyaratan K.II untuk dapat diangkat menjadi CPNS, Prosedur penyampaian
usul penetapan NIP, dan penentuan mulai berlakunya pengangkatan K.II.
ditambahkan Eko Sutrisno bahwa dalam Surat tersebut juga menegaskan
kembali untuk berkas usulan K.II harus disertai dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawain (PPK) masing-masing Instansi. Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak tersebut, tandas Eko, menyatakan bahwa data tenaga honorer K.II
yang diusulkan NIP-nya itu sudah dipastikan kebenaran dan keabsahannya,
dan apabila tenyata di kemudian hari dokumen honorer tidak benar/palsu,
maka PPK bertanggung jawab penuh baik secara administrasi maupun
pidana.<br /><br />Surat Kepala BKN yang mengatur Penetapan NIP K. II
tersebut harus segera diketahui oleh PPK, pengelola kepegawaian dan
tenaga honorer K.II. Usul penetapan NIP dari Tenaga Honorer Katagori ll,
sudah harus diterima secara lengkap di BKN/Kantor Regional BKN paling
lambat pada tanggal 31 Mei 2014.<em>Subali</em></div>
<h3>
<a href="http://bkn.go.id/attachments/2701_SURAT%20KEPALA%20BKN%20NOMOR%20K.26-30%20V.23-4%2099%20-%20PENETAPAN%20NIP%20DARI%20TENAGA%20HONORER%20K-II%20FORMASI%20TA%202013%20DAN%20TA%202014.pdf" target="_blank">Unduh Ka BKN Nomor: K.26-30/V.23-4/99 </a></h3>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com33tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-11550222893296026682014-02-22T21:08:00.001+07:002014-02-22T21:08:13.830+07:00Pemberkasan K2 Hingga Akhir April 2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Jakarta-Humas BKN, Rencananya usul
penetapan NIP PNS dari jalur tenaga honorer Kategori II (K.II) sudah
harus diterima secara lengkap di Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kanreg
BKN paling lambat pada 30 April 2014. Pernyataan tersebut disampaikan
Kepala BKN Eko Sutrisno, saat diwawancarai di Ruang kerjanya, Rabu
(19/2/2014) di kantor Pusat BKN Jakarta.</div>
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.bkn.go.id/images/stories/2013-10-10%20rakor%20mitigasi%201.jpg" style="border: 0px none; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
Kepala BKN Eko Sutrisno.</h5>
<div style="text-align: justify;">
Pernyataan tersebut, menurut Eko
Sutrisno, sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Formasi PNS dari
tenaga Honorer K.II untuk tahun anggaran 2013 oleh Menteri PAN & RB.
Eko Sutrisno menyampaikan bahwa dasar hukum pengangkatan tenaga
honorer menjadi CPNS tetap harus sesuai regulasi kepegawaian.
Ditambahkan Eko Sutrisno, regulasi kepegawaian dimaksud, diantaranya: PP
Nomor 98/2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dalam PP
Nomor 78/2013, PP Nomor 48/2005 tentang Pengankatan Tenaga Honorer
Menjadi CPNS yang terakhir dirubah dengan PP Nomor 56/2012, Permen PAN
& RB Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi
dan Pengadaan CPNS Tahun 2013, dan Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.</div>
<br />Ditegaskan kembali oleh Eko Sutrisno
bahwa pemberkasan tenaga honorer K.II untuk menjadi CPNS harus sesuai
PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP
11/2002 yang selanjutnya dimuat dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 11/2002
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS
sebagaimana telah diubah dengan PP 11/2002. “Apabila salah satu syarat
saja tidak dipenuhi, maka BKN tidak akan menetapkan Nomor Identitas
Pegawai (NIP)-nya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat diangkat
sebagai CPNS,” pungkas Eko Sutrisno. <em>Subali</em></div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-25699127537144365552014-01-18T17:04:00.000+07:002014-01-18T17:04:47.342+07:00BKN: Formasi K2 Masih Dirumuskan <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div style="text-align: justify;">
Jakarta--Humas BKN, Permasalahan honorer K2 masih manjadi <em>trending topic</em>
dalam audiensi BKN dengan beberapa anggota DPRD negeri ini. Seperti
yang terjadi pada Kamis (16/01), tak kurang Empat DPRD menyambangi BKN
menanyakan permasalahan yang sama, yakni Bangka Selatan, Magetan,
Karimun dan Dharmasraya. Perihal seputar pengumuman kelulusan,
pengangakatan dan formasi menjadi <em>point</em> dalam agenda kunjungan kerja mereka.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.bkn.go.id/images/stories/16-01-14%20basel%202.jpg" /></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: xx-small;"> </span></div>
<h5 style="text-align: center;">
<span style="font-size: xx-small;">Subdit Perencanaan Formasi Pegawai Tri Priyo bersama Ksubdit Penyiapan Data Gunawan sebagai narsumber </span></h5>
<span style="font-size: xx-small;"><br /></span>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: xx-small;"> </span></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dijelaskan Gunawan selaku Kasubdit
Penyiapan Data bahwa tertundanya pengumuman kelulusan tes honorer K2
antara lain disebabkan oleh hal-hal non teknis yang berasal dari peserta
tes itu sendiri, misalnya biodata yang tidak valid. Hal lainnya adalah <em>passing grade</em>. Menpan sampai saat ini masih mencari formula yang tepat guna menentukan <em>passing grade</em>,
agar formasi sebanyak 218 ribu yang tersedia dapat terisi. Angka 218
ribu merupakan prediksi dari kuota 30% secara nasional yang ditentukan
Menpan terhadap keseluruhan honorer yang berjumlah 640 ribu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Bagaimana dengan honorer yang tidak
lulus?” sambung DPRD Bangka Selatan. Dipaparkan Gunawan untuk honorer
yang tidak lulus dapat tetap bekerja, “ Silakan dipekerjakan sebagai
honorer tapi tidak berharap untuk diangkat menjadi PNS, sesuai dengan
regulasi PP 48 tahun 2005,” ujar Gunawan dalam paparannya di Ruang Mawar
BKN Pusat Jakarta. Ditegaskan bahwa ujian K2 bukan merupakan
formalitas, “meski <em>passing grade</em> tidak terlalu kaku, tapi tentu tidak meluluskan semua K2.”</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.bkn.go.id/images/stories/16-01-14%20basel%201.jpg" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
<span style="font-size: xx-small;">DPRD Magetan menyimak pemaparan narasumber</span></h5>
<div style="text-align: justify;">
Berkaitan dengan formasi, secara umum
dijelaskan oleh Subdit Perencanaan Formasi Pegawai Tri Priyo Sudarmanto
bahwa saat ini Menpan sedang melakukan pengajuan ke Kementerian Keuangan
mengenai formasi yang bisa dialokasikan untuk K2. Direncanakan tahap
awal akan disediakan 100 ribu formasi. <em>(din)</em></div>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com7Indonesia-0.789275 113.92132700000002-31.668126 72.61273300000002 30.089576 155.22992100000002tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-44554800679324390112014-01-11T14:47:00.000+07:002014-01-11T14:47:34.105+07:00BKN Jawab Aduan KLPC Seputar Proses Pengadaan CPNS 2013<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table class="contentpaneopen"><tbody>
<tr><td class="createdate" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<h4 style="text-align: justify;">
Ulasan Audiensi BKN – KLPC</h4>
<div style="text-align: justify;">
Jakarta – Humas BKN, “BKN hanya memliki
12 Kantor Regional di seluruh Indonesia, sulit untuk bisa menjangkau
segala pelanggaran selama pra seleksi, seleksi, dan pasca seleksi
rekrutmen CPNS Tahun 2013,” demikian pernyataan Kepala BKN Eko Sutrisno
ketika menerima kunjungan Audiensi Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat
Pemantau CPNS (KLPC), Jumat (10/1/2014) di Kantor Pusat BKN Jakarta.
Turut mendampingi Kepala BKN dalam audiensi tersebut Wakil Kepala BKN
Bima Haria Wibisana, Deputi Bidang Bina Dakatsi Sulardi, dan Deputi
Informasi Kepegawaian (Inka) Yulina Setiawati. KLPC yang beraudiensi ke
BKN terdiri dari <em>Indonesian Corruption Watch</em> (ICW), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan beberapa media cetak <em>on line</em>.</div>
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.bkn.go.id/images/stories/2014.1.jpg" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
suasana audiensi BKN - KLPC</h5>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Koordinator KLPC, Febri Hendri,
bahwa sampai dengan 6 Januari 2014 ICW telah menerima 154 aduan terkait
rekrutmen CPNS 2013. “Menurut hemat kami, BKN memiliki kewenangan untuk
melakukan tindakan atas aduan-aduan yang kami terima,” Ujar Febri.
Ditambahkan Siti Juliantari Rachman, bahwa mayoritas aduan yang diterima
ICW terkait seputar pengumuman kelulusan oleh banyak daerah baik
penundaan hingga dinilai kurang transparan. Dalam audiensi tersebut
disampaikan juga aduan terkait banyaknya pemalsuan Surat Keputusan (SK)
pada usulan Tenaga Honorer K. II yang akan diangkat menjadi CPNS.<br /><br />Menanggapi
hal tersebut, Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa Pemerintah Pusat
sudah berulang kali melakukan sosialisasi terhadap seluruh Pemerintah
Daerah. “Dalam setiap Rakor dengan seluruh Daerah, selalu kami
sosialisasikan tentang teknis pengumuman yang ideal,” tegas Bima. <br /><br />Sementara
terkait pendataan honorer baik K.I maupun K.II, BKN dalam hal ini
menerima usulan Daerah sesuai SE MenPAN & RB 05 tahun 2010. Namun
jika ditengarai terdapat honorer dengan SK palsu, Bima memastikan pada
saat proses pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP), pemeriksaan berkas
akan berlapis sehingga akan ketahuan berkas yang tidak valid. “Nah, bagi
yang tidak valid, BKN akan mentelaah dan melaporkan perekayasanya ke
pihak berwajib karena telah melakukan pemalsuan berkas,” tegas Bima. <em>Berry</em></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-39210583935547578942013-12-11T20:47:00.002+07:002013-12-11T20:49:56.247+07:00Perubahan Jadwal Pengumuman CPNS 2013<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h2 style="text-align: left;">
<span class="userContent">Untuk Jalur Umum 24 Desember, Sedangkan Honorer </span><span class="userContent"><span class="userContent">Minggu ke-4 </span>Januari 2014</span></h2>
<span class="userContent"></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-h3JHKeWXWgs/UqhsjzJCNbI/AAAAAAAAAYI/U1kDZsjKTto/s1600/pasinggradeLKPP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div>
<br />
Merujuk perubahan lampiran Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun
2013 khususnya terkait dengan pengumuman kelulusan peserta seleks<span class="text_exposed_show">i
CPNS dari pelamar umum maupun dari tenaga honorer K-II. Sehubungan
dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa berdasarkan
hasil rapat PANSELNAS tanggal 2 dan 5 Desember 2013 yang antara lain
memutuskan perubahan jadwal sebagai berikut:</span><br />
<br />
<span class="userContent"><span class="text_exposed_show"><span class="userContent"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-h3JHKeWXWgs/UqhsjzJCNbI/AAAAAAAAAYI/U1kDZsjKTto/s1600/pasinggradeLKPP.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-h3JHKeWXWgs/UqhsjzJCNbI/AAAAAAAAAYI/U1kDZsjKTto/s1600/pasinggradeLKPP.jpg" /></a></span> </span></span></div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com9Indonesia-4.7406753847783607 112.5-20.660926884778359 91.845703 11.179576115221639 133.15429699999999tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-37000525491447496542013-10-25T18:51:00.005+07:002013-10-25T18:51:54.808+07:00Menjelang Tes Honorer K.II Menjadi CPNS, Banyak Daerah Audiensi ke BKN <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table class="contentpaneopen"><tbody>
<tr><td class="createdate" valign="top"></td></tr>
<tr><td valign="top"><strong>BKN Tidak Terlibat ATT</strong><br />
<div style="text-align: justify;">
Jakarta-Humas BKN, Terkait Pelaksanaan
Tes Seleksi Calon Pegawai Negeri (CPNS) bagi tenaga honorer yang semakin
dekat, perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang terdiri
dari BKD, DPRD, dan tenaga honorer melakukan audiensi ke Kantor Pusat
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Rabu (23/10). “Kami kecewa
kepada Pemerintah Pusat yang terkesan tidak konsisten terhadap daerah.
200 tenaga honorer K.I Kab. OKU yang sebelumnya diinformasikan oleh
Kementerian PAN & RB (Kempan & RB) akan dilakukan verifikasi dan
validasi ulang, tiba-tiba ‘meluncur’ ke kategori II tanpa ada informasi
dan proses verifikasi dan validasi yang kami harapkan,” jelas Ketua
Rombongan Kab. OKU.</div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait hal tersebut, Kepala Bagian
Humas BKN Tumpak Hutabarat yang menerima kunjungan tersebut menekankan
bahwa BKN tidak terlibat Audit Tujuan Tertentu (ATT). Secara teknis,
kewenangan BKN hanya untuk mengumumkan data yang diterima dari
pemerintah. “Terkait kebijakan ATT, itu ada di Kempan & RB,” tegas
Tumpak. Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan tes seleksi CPNS bagi tenaga
honorer akan dilaksanakan serentak pada 3 November mendatang
menggunakan metode Lembar Lawab Komputer (LJK) dengan formasi yang akan
ditentukan kemudian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://bkn.go.id/images/stories/okeoke.jpg" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Tegas, BKN Konsekuen Menjalankan Peraturan</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Setali tiga uang dengan Kab. Oku, pada
hari yang sama (23/10) perangkat daerah Kota Prabumulih melakukan
audiensi ke Kantor Pusat BKN, Jakarta. Kepala BKD Kota Prabumulih selaku
ketua rombongan menuturkan bahwa besar harapan jumlah honorer K.II yang
sebelumnya dicoret pasca ATT, bisa diikutkan tes. “Ini demi stabilitas
daerah kami, agar bisa kondusif. Maka, besar harapan kami agar semua
bisa diikutkan tes,” jelas Kepala BKD. Diinformasikan sebelumnya, jumlah
tenaga honorer K.II ketika dilakukan uji publik sebanyak 326, namun
pasca pelaksanaan ATT mengalami penyusutan menjadi 233, yang artinya
tereliminasi sebanyak 93.</div>
<div style="text-align: justify;">
Menanggapi permintaan pemerintah Kota
prabumulih tersebut, dengan tegas Tumpak Hutabarat mengatakan BKN
konsekuen menjalankan SE Menpan RB Nomor 5 Tahun 2010. “Permintaan yang
sifatnya kebijakan, yang terganjar oleh peraturan, BKN tidak bisa
memfasilitasinya”, tegas Tumpak. Salah satu persyaratan untuk bisa
menjadi tenaga honorer K.II adalah pada Desember 2005 sudah memiliki
masa kerja 1 tahun, yang artinya apabila tidak sesuai dengan persyaratan
tersebut, tidak bisa masuk dalam K.II. <em>(Berry, Tawur, Kis)</em></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-50630039868583645192013-10-18T17:09:00.000+07:002013-10-18T17:11:24.973+07:00Honorer K II Lulus Tes Dapat Menjadi CPNS, Tidak Lulus Dikembalikan<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<table class="contentpaneopen">
<tbody>
<tr>
<td class="createdate" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">Jakarta
– Humas BKN, Tenaga Honorer KII yang dapat diangkat menjadi CPNS
hanyalah mereka yang lulus tes pada 3 November mendatang. Ada pun untuk
tenaga honorer KII yang tidak lulus seleksi, kebijakannya akan
dikembalikan ke instansi masing-masing. Informasi ini disampaikan Kepala
Bagian Humas Tumpak Hutabarat pada Komisi I DPRD Kabupaten Pohuwato
Provinsi Gorontalo yang beraudiensi ke BKN Pusat di ruang rapat lantai 1
gedung I Jakarta, Rabu (9/10).</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 36pt;">
<img border="0" height="197" src="http://www.bkn.go.id/images/stories/pohuwato98.jpg" width="296" /></div>
<span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> </span><br />
<h5 style="text-align: center;">
Audiensi DPRD Pohuwato dengan BKN sedang berlangsung</h5>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">Dalam
pertemuan itu, seorang anggota dewan DPRD, Sudarmono Sompah, menanyakan
kebijakan pemerintah pusat terhadap honorer yang tidak lulus seleksi.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“Kalau
honorer yang tidak lulus tes seleksi langsung diberhentikan, lantas
bagaimana dengan perkembangan mutu pendidikan di daerah kami?” tanynya.
“Karena kebanyakan honorer tersebut merupakan gurur di berbagai sekolah
di pedalaman Porvinsi Gorontalo,” lanjutnya. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">Menanggapi
pertanyaan tersebut Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa daerah harus
punya komitmen terhadap pembenahan dalam penggunaan anggaran yang ada,
jangan sampai belanja pegawai menghabiskan APBD/APBN. “Saya juga
berharap kepada daerah untuk dapat mengkoordinasikan dengan baik kepada
honorer yang tidak lulus tes agar dapat memaklumi keputusan yang ada
dengan bijak.”<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ujarnya. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">(Indah/Dini).</i></span></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-8733850054078245162013-09-20T17:14:00.002+07:002013-09-20T17:14:40.796+07:00Honorer K.II Tidak Lolos Seleksi Terancam Diberhentikan<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table class="contentpaneopen">
<tbody>
<tr>
<td class="createdate" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://www.bkn.go.id/images/stories/2013-9-19%20tasdikkinanto%201.jpg" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto.</h5>
<div style="text-align: justify;">
Jakarta – Humas BKN, Kebijakan
pemerintah mengenai pengangkatan pegawai honorer K.II menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam dua tahun ini masih terus menjadi
pembahasan penting. Bahkan berita terbaru dilansir Surat Kabar Harian
Kompas, Rabu (18/9) pada Hal: 4 bahwa sekitar 420.000 pegawai honorer K
II yang tidak lolos seleksi terancam akan berakhir masa kerjanya atau
dengan kata lain diberhentikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berita Kompas tersebut didasari
penjelasan Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto terkait kebijakan K.II. Tasdik
mengungkapkan bahwa pengangkatan honorer K II akan dilakukan dalam dua
tahun periode, yakni sekitar 109.000 honorer K.II di tahun 2013 dan
sekitar 100.000 lagi pada 2014. Lebih lanjut Tasdik menyampaikan bahwa
honorer K II itu baru akan diangkat bila sudah memenuhi persyaratan
mencapai passing grade tertentu dalam tes antar honorer.<br /><br />Berdasarkan
data pemerintah bahwa jumlah K.II yang ada saat ini seluruhnya terdapat
sekitar 620.000 orang. Dari jumlah tersebut, jika dalam dua tahun akan
di-CPNS-kan sejumlah 209.000, itu berarti akan ada sekitar 420.000
honorer K II yang terancam diberhentikan. Namun demikian Tasdik
menambahkan bahwa nasib honorer K II yang tidak lolos seleksi belum
pasti, masih tergantung kepada kebijakan pemerintah Daerah. “Bila masih
dibutuhkan, bisa saja tetap bekerja. Ke depannya bila Rancangan Undang –
Undang Aparatur Sipil Negara disahkan, ada ketentuan terkait pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja secara temporer.” lanjut Tasdik.
Sekretaris MenPAN-RB itu juga menyebutkan bahwa rencananya tes seleksi
honorer K II akan dilakukan bersamaan dengan tes CPNS regular yakni pada
3 November 2013.<br /><br />Tahun Anggaran 2013 ini, terdapat sekitar
65.000 kursi PNS yang diperuntukkan bagi pelamar umum, dengan formasi
25.000 pada instansi pusat dan 40.000 pada instansi Daerah. Para pelamar
calon PNS ini akan diseleksi melalui uji menggunakan lembar jawaban
(LJK) dan computer assisted test (CAT-BKN). <em>(Indah/SuBa)</em></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com12tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-20180436795993199032013-07-06T08:13:00.000+07:002013-07-06T08:13:09.481+07:00Sistem Rekrutmen CPNS Pasca-Moratorium <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Jakarta – Humas BKN, Informasi
perekrutan CPNS pasca moratoriaum tak urung membuat Komisi A Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan
kerja (Kunker) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (5/7). Dalam
Kunker tersebut juga menanyakan terkait Data Statistik PNS Kabupaten
Pekalongan.<table class="contentpaneopen"><tbody>
<tr><td class="createdate" valign="top"><br /></td></tr>
<tr><td valign="top">
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://bkn.go.id/images/stories/2013-7-4%20kalong.jpg" style="border: 0px none; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
Kasubbag Publikasi BKN Tomy Donardi (<em>berbatik hijau</em>) dan Kepala Seksi Operasi Komputer BKN M. Akpas saat menerima Kunker DPRD Pekalongan.</h5>
<div style="text-align: justify;">
Kasubbag Publikasi BKN Tomy Donardi
mengungkapkan bahwa untuk memperoleh formasi CPNS pasca-moratorium,
setiap daerah harus mengajukan permohonan formasi. Menurut Tomy bahwa
dalam pengajuan tersebut juga harus dilengkapi profil daerah, analisis
jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK) serta proyekci kebutuhan
PNS. “Dari usulan tersebut Direktorat Perencanaan dan Formasi
Kepegawaian BKN akan memberikan pertimbangan `enetapan formasi suatu
instansi,” jelas Tomy. “Sementara penetapan formasi, merupakan
kewenangan KemenPAN & RB,” pungkasnya.</div>
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://bkn.go.id/images/stories/2013-7-4%20kalong%201.jpg" style="margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
Rombongan Kunker DPRD Pekalongan.</h5>
<div style="text-align: justify;">
<br />Terkait data statistik PNS, Kepala
Seksi Operasi Komputer BKN M. Akpas mengatakan bahwa berdasarkan data
statistik per 4 juli 2013, total PNS Pekalongan sejumlah 10.804 PNS.
Dari jumlah total tersebut hanya 30 orang PNS yang berusia di atas 60
tahun. <em>Yuliana/Subali</em></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-58845137045673161432013-07-06T08:09:00.002+07:002013-07-06T08:09:14.896+07:00Benarkah Honorer K2 Diangkat Hanya 30 Persen ??<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
Jakarta – Humas BKN, Rasa keingintahuan
masyarakat dalam hal penyelesaian tenaga honorer tak urung membuat
beberapa pemerintah kabupaten kewalahan. Untuk mencari kejelasan
informasi mengenai hal tersebut, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Magetan melakukan kunjungan kerja dalam rangka
konsultasi koordinasi terkait masalah masalah penyelesaian honorer
Kategori II (K.II) ke Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis
(5/7). Kunjungan tersebut diterima oleh Kasubbag Publikasi Humas BKN
Tomy Donardi dan Kepala Seksi Pengendalian Kepegawaian I A II Wibowo.
Dalam kunjungan tersebut perwakilan rombongan, Joko Suyono menanyakan
terkait kuota 30 % dari K.II yang akan diangkat menjadi CPNS. Joko
Suyono juga mempertanyakan terkait bagaimana mekanisme seleksi atau
ujian untuk K.II. Menurutnya bahwa hal tersebut menjadi kekhawatiran
para K.II di daerahnya.</div>
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://bkn.go.id/images/stories/2013-7-4%20magetan%201.jpg" style="border: 0px none; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
Audiensi BKN - DPRD Magetan.</h5>
<div style="text-align: justify;">
Menanggapi permasalahan kuota 30% bagi K.II tersebut, Tomy Donardi
mengatakan bahwa jika hal tersebut merupakan kebijakan KemenPAN & RB
pastinya telah melalui berbagai pertimbangan. Sampai saat ini menurut
Tomy bahwa pihak BKN belum memperoleh informasi yang pasti besaran kuota
untuk K.II. “Hal tersebut bisa saja terjadi karena pertimbangan
kemampuan keuangan Negara,” jelas Tomy.</div>
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://bkn.go.id/images/stories/2013-7-4%20magetan.jpg" style="border: 0px none; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
Rombongan Kunker DPRD Magetan.</h5>
<div style="text-align: justify;">
Sementara terkait permasalahan mekanisme
seleksi, Wibowo menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.
56 Tahun 2012 untuk pelaksanaan seleksi K.II dilakukan secara tertulis
dan seerempak di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk pembuatan
soal, menurut Wibowo akan dilakukan kerjasama dengan Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan untuk proses mekanisme seleksi
terdiri dari dua jenis soal yakni tes kemampuan dasar (TKD) dan tes
kompetensi bidang (TKB). “Sedangkan untuk penomoran peserta sampai
sekarang ini belum dibahas,” terang Wibowo. <em>Yuliana/Subali</em></div>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com18tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-4242697353529168422013-06-17T20:45:00.006+07:002013-06-17T20:45:59.053+07:00BKN : Ujian Tulis K2 Dipastikan Bergeser<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Jakarta – Humas BKN, Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012, penyelesaian tenaga honorer
Kategori II (K.II) dilakukan melalui tes secara tertulis dengan sesama
tenaga honorer selama satu kali pada tahun 2013. Sementara pelaksanaan
ujian tertulis tenaga honorer K.II yang semula direncanakan bulan
Juni/Juli 2013 akan mengalami pergeseran jadual. “Menurut rencana,
seleksi ujian tertulis akan dilaksanakan pada September 2013,” ujar
Sekretaris Kementerian PAN & RB Tasdik Kinanto dalam Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Selasa (21/05).<table class="contentpaneopen"><tbody>
<tr><td class="createdate" valign="top"></td></tr>
<tr><td valign="top"><div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pergeseran jadual tersebut menurut
Tasdik karena anggaran belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. “Di
samping itu, uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer
K.II oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah Daerah belum
selesai,” imbuh Tasdik.<br /> <br />Untuk tes kompetensi dasar (TKD),
materinya terdiri dari wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan
karakteristik pribadi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, tenaga
kesehatan, dan tenaga selain tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan,
ditambah dengan dan tes kompetensi bidang. <br /><br />Sumber data BKN
mencatat bahwa total tenaga honorer K.II per 13 Mei 2013 sejumlah
559.891, terdiri dari 500.168 dari instansi Daerah dan 59.723 dari
instansi Pusat. <em>(Subali)</em></div>
<div style="text-align: justify;">
<a class="contentpagetitle" href="http://bkn.go.id/in/berita/2401-ujian-tulis-k2-dipastikan-bergeser.html">Ujian Tulis K2 Dipastikan Bergeser</a><em> </em></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-26158348235772321592013-06-02T17:19:00.001+07:002013-06-02T17:19:16.407+07:00Lolos Tes, Honorer Tak Dijamin jadi PNS<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h2>
</h2>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<strong>JAKARTA, BE</strong> – Badan Kepegawaian Negara (BKN)
menerapkan cara berlapis-lapis guna mencegah honorer kategori dua (K2)
yang dokumennya bodong bisa lolos diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS).<br />
Mekanisme masa sanggah guna menampung protes masyarakat yang menemukan
nama honorer K2 bermasalah, dianggap belum cukup. Kepala BKN Eko
Sutrisno menjelaskan, jika honorer K2 lolos masa sanggah, selanjutnya
ikut tes tertulis, dan lolos seleksi, bukan jaminan BKN langsung
mengeluarkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) kepada yang bersangkutan.<br />
Dijelaskan, bila honorer K2 yang lolos seleksi misalnya 60 persen,
pemerintah akan melakukan verifikasi dan validasi lagi. Tujuannya untuk
melihat lagi apakah honorer K2 ini benar-benar memenuhi kriteria atau
tidak.<br />
“Kalau memenuhi kriteria masuk ke pemberkasan untuk penetapan NIP. Di
situ juga akan diperiksa ketat, bila ternyata bukan honorer K2, BKN akan
membatalkan pengangkatannya,” ujar Eko Sutrisno.<br />
Karenanya, Eko mengimbau pemda harus hati-hati menyodorkan data honorer
K2. “Jangan karena diberikan kewenangan memasukkan para peserta tes
honorer K2, lantas bermain api dengan memasukkan honorer siluman. Kalau
tetap nekat, daerah lah yang akan diprotes masyarakat karena BKN hanya
mau menerbitkan NIP bagi CPNS yang benar-benar dari honorer tertinggal,”
tegasnya.<br />
Nah, untuk tahapan menuju pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, sangat
berbeda dengan honorer K1. Sebagai contoh, listing data honorer K2 yang
diuji publik tidak diverifikasi dan validasi lagi seperti pada honorer
K1.<br />
Hanya saja, ditekankan sekali lagi, dokumen honorer K2 akan dikaji lagi
sebelum pemberkasan NIP. Jika dokumennya tidak memenuhi persyaratan, NIP
tidak akan diterbitkan<strong>.(**)</strong></div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-83233057382742212242013-05-30T17:06:00.003+07:002013-05-30T17:06:40.783+07:00NIP PNS dari Honorer SK Mundur, Bisa Dibatalkan<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}" style="font-weight: normal;">
<span class="messageBody" data-ft="{"type":3}"><span class="userContent"><br />
JAKARTA - Masalah dugaan pemberian Surat Keputusan (SK) mundur
pengangkatan Lamsihar D Purba sebagai tenaga honorer, bakal berbuntut
panjang.<br /> <br /> Bila dugaan itu benar, Badan Kepegawaian Negara (BKN)
bakal membatalkan Nomor Induk Pegawai (PNS) yang disebut-sebut sudah
dimiliki Lamsihar pada 2010 silam.<br /> <br /><span class="text_exposed_show">
Untuk bisa mengambil sikap, BKN berharap laporan dugaan pemunduran SK
pengangkatan Lamsihar sebagai honorer itu dilaporkan ke BKN dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB), secepatnya.<br /> <br /> "Segera saja laporkan ke BKN dan Kemenpan," ujar Kasubag Publikasi BKN, Petrus Sujendro, kepada JPNN kemarin.<br /> <br />
Siapa yang harus melaporkan? "Siapa saja yang penting dilengkapi
datanya," ujar Petrus. Biar lebih resmi, sebaiknya laporan diserahkan
oleh Inspektorat Pemko Medan. Namun, jika tak ada laporan dari
inspektorat, siapa pun boleh menyampaikan laporan.<br /> <br /> "Begitu
laporan masuk, akan kita kaji. Kalau memang dia tidak memenuhi kriteria,
maka NIP dan SK pengangkatannya sebagai PNS dibatalkan," kata Petrus.<br /> <br />
Diberitakan sebelumnya, Lamsihar, guru di SD Negeri 067247 Jalan Bunga
Malem VII Simalingkar, Kecamantan Medan Tuntungan, Medan, Sumut, diduga
membeli SK mundur.<br /> <br /> Sesuai aturan, tenaga honorer yang akan
diangkat menjadi PNS harus diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja
di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit satu tahun pada 31
Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
Berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh berusia di atas 46 tahun
pada 31 Desember 2005.<br /> <br /> Berdasarkan data yang diterima, Lamsihar
D Purba tercatat sebagai guru Kelas III SDN 067247 pada tahun ajaran
2007. Diketahui dia mulai mengajar pada 17 Juli 2006 dengan status
honorer. Anehnya, di laporan bulanan guru tahun ajaran 2005 terjadi
perubahan.<br /> <br /> Lamsihar D Purba malah tercatat sudah mulai mengajar
untuk kelas II mulai 18 Juli 2005 juga dengan status honorer. Padahal
di salah satu rapor siswa kelas II tahun ajaran 2005/2006 yang menjadi
guru kelas yakni Sumiati, seluruh laporan tersebut ditandatangani oleh
Riama Sihotang SPd selaku kepala sekolah.<br /> <br /> Selain bukti itu,
Lamsihar D Purba juga diketahui memiliki beberapa kwitansi pembayaran
honor mulai Januari 2005, dan seluruh kwitansi ditandatangani oleh
Komite Sekolah, Kepala Sekolah, serta dirinya sendiri sebagai penerima
honor. “Padahal, komite sekolah saja baru terbentuk pada 2007,” ujar
sumber. (sam/jpnn)</span></span></span></h5>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-31563986148258121942013-05-29T12:14:00.007+07:002013-05-29T12:14:56.398+07:0032 Pemda Kompak Tolak Hasil Audit BPKP Soal Honorer K1<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">
<img class="newsImg" src="http://www.jpnn.com/picture/thumbnail/20130528_193607/193607_896549_PNS_kerja_1.jpg" />
</div>
<br />
<div class="col grid12">
<h1 class="page-title left">
</h1>
<div class="subtitle">
<div class="small">
</div>
</div>
</div>
<strong>JAKARTA-</strong>-Hasil
rekomendasi tim audit yang dinakhodai Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) mendapatkan protes dari daerah. Akibatnya, 8.724
honorer kategori satu (K1) terkatung-katung nasibnya.<br />
<br />
"Semua rekomendasi BPKP atas hasil audit tujuan tertentu (ATT) disanggah
32 daerah. Protes ini ditujukan langsung kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),"
ungkap Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang
ditemui JPNN di kantornya, Selasa (28/5).<br />
<br />
Protes pemda terhadap hasil ATT ini tidak hanya karena rekomendasi
memenuhi kriteria (MK) atau tidak memenuhi kriteria (TMK). Tapi juga
rekomendasi otorisasi, di mana harus ada surat keterangan dari pejabat
pembina kepegawaian (PPK) yang saat ini menjabat. Di samping kewajiban
daerah melampirkan surat pelimpahan kewenangan untung mengangkat
honorer.<br />
<br />
"Banyak daerah yang memerlukan otorisasi karena tenaga honorernya
diangkat bukan oleh PPK, tidak terima dengan rekomendasi BPKP. Mereka
beralasan, pejabat yang mengangkat sudah tidak ada lagi. Sementara PPK
yang baru enggan memberikan surat keterangan," terangnya.<br />
<br />
Adapun honorer K1 yang diwajibkan otorisasi tersebar di Pemkab Aceh
Besar sebanyak 333 honorer, Pemkab Aceh Tenggara (10), Pemkab Simeulue
(10), Pemkab Aceh Singkil (110), Pemkab Aceh Tamiang (60), Pemkot Sabng
(33), Pemkot Medan (143), Pemkab Solok Selatan (2), Pemkab Ogan Komering
Ulu (119), Pemkab Tulang Bawang (52), Pemkbat Bekasi (18), Pemkab
Purworejo (129), Pemkab Nganjuk (1178), Pemprov Kalimantan Timur (48),
Pemkab Bolaang Mongondow (93), Pemprov Gorontalo (24), Pemkab Toli-Toli
(17), Pemkab Jeneponto (62), Pemkab Luwu Utara (42), Pemkot Baubau (88),
Pemprov Bali (16), Pemkab Rote Ndao (30), Pemkab Manggarai Barat (19),
Pemprov Papua (380), Pemkab Mimika (433), Pemprov Kepulauan Riau (46),
dan Pemprov Sulawesi Barat (28).<br />
<br />
Ditambahkan Tumpak, pemerintah pusat sebenarnya tidak memberikan peluang
untuk menyanggah hasil ATT BPKP. Hanya saja karena ketidakpuasan daerah
membuat mereka ramai-ramai membuat surat sanggahan ke MenPAN-RB.<br />
<br />
"Sebenarnya tidak semua honorer K1 yang diotorisasi. Ada yang MK dan
TMK, tapi karena daerah menolak hasil rekomendasi BPKP, jadinya yang
sudah MK belum bisa mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). Lantaran BKD
tidak mau mengajukan berkas penetapan NIP dengan alasan tidak puas
dengan hasil auditnya," tandasnya. <strong>(Esy/jpnn)</strong></div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com16tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-73072974757555863402013-05-28T14:24:00.004+07:002013-05-28T14:29:41.643+07:00Anggaran Tes CPNS Beres Kemen PAN-RB Optimis Ujian Tulis September<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}" style="font-weight: normal;">
<span class="messageBody" data-ft="{"type":3}"><span class="userContent"><br />
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemen PAN-RB) mantap menjalankan persiapan tes pengadaan CPNS
baru dari pelamar umum September mendatang. Pasalnya duit untuk
menggelar tes ini tidak masuk dalam anggaran yang diblokir Kementerian
Keuangan (Kemenkeu).<br /> <br /> Sekretaris Kemen PAN-RB Tasdik Kinanto
mengatakan, anggaran yang diblokir Kemenkeu adalah untuk pelaksanaan tes
CPNS baru dari formasi tenaga honorer kategori 2.<br /><span class="text_exposed_show"> <br /> "Itupun sebagaian sudah ada yang dicairkan. Dan tidak akan mengganggu jadwal tes CPNS pelamar umum," ujarnya di DPR.<br /> <br />
Untuk anggaran tes CPNS baru dari pelamar umum, Kemen PAN-RB belum
membebernya. Tetapi tes CPNS baru dari pelamar tenaga honorer, awalnya
disiapkan sebesar Rp 148 miliar. Tetapi setelah pembahasan dengan
Kemenkeu, anggaran itu dikepras menjadi sekitar Rp 93 miliar dan yang
bebas dari blokir baru Rp 28 miliar.<br /> <br /> Dia mengatakan jika saat
ini Kemen PAN-RB sedang menggodok formasi CPNS baru dari pelamar umum.
Penentuan formasi ini sumbernya dari beberapa hal. Mulai dari usulan
instansi pusat maupun daerah, perhitungan kebutuhan riil aparatur baru,
hingga hasil analisis beban kerja dan jabatan. Dengan ketentuan ketat
itu, diharapkan jumlah formasi CPNS baru sesuai dengan PNS yang akan
pensiun (zero growth).<br /> <br /> Syarat pengusulan formasi CPNS baru yang
lumayan banyak itu, merupakan peninggalan masa moratorium atau
penghentian sementara pengangkatan CPNS baru. Program moratorium
tersebut sejatinya sudah berakhir per 31 Desember 2012 lalu, tetapi
persayaratan-persyaratannya tetap dipakai.<br /> <br /> Selain menyiapkan
formasi alokasi CPNS baru tadi, Kemen PAN-RB juga sedang mematangkan
jadwal tetap rangkaian pelaksanaan tes. Diharapkan dalam beberapa waktu
ke depan, jadwal rangkaian pelaksanaan tes CPNS untuk pelamar umum itu
segera keluar.<br /> <br /> Meskipun formasinya belum ditetapkan, tetapi
Kemen PAN-RB sudah memiliki ancar-ancar kursi CPNS baru yang akan
diperebutkan masyarakat. Secara keseluruhan pemerintah mengalokasikan 60
ribu kursi. Rinciannya adalah 20 ribu kursi untuk instansi pusat dan 40
ribu kursi sisanya untuk instansi daerah.<br /> <br /> Jumlah kuota CPNS
baru ini memang relatif kecil jika dibandingkan dengan periode-periode
sebelumnya. Namun Tasdik menuturkan kebutuhan PNS akan ditambal dari
pengangkatan tenaga honorer kategori 2.<br /> <br /> Rencananya pengangkatan
ini berlangsung Juli mendatang dengan skema ujian tulis sesama tenaga
honorer. Kuota yang disiapkan pemerintah adalah 100 ribu kursi,
sedangkan jumlah tenaga honorer kategori 2 hampir 600 ribu orang. (wan)</span></span></span></h5>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-32841511173050761432013-05-28T14:24:00.002+07:002013-05-28T14:30:02.797+07:00Jadwal Baru Penanganan Tenaga Honorer K2 <div style="text-align: center;">
<b>Jadwal Baru Penanganan Tenaga Honorer K2</b><b><i> </i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height: 1519px; width: 530px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
<b>No.</b></div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div align="center">
<b>Kegiatan</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div align="center">
<b>Penanggung Jawab</b></div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div align="center">
<b>Waktu</b></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
<b>I</b></div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
<b>Penyusunan Listing Tenaga Honorer K2</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
1.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
BKN menerima daftar nama tenaga honorer K2 sesuai dengan SE Kementerian PANRB nomor 3 tahun 2012</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Juni 2012</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
2.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penyusunan listing data tenaga honorer per instansi (nama, tanggal lahir, jabatan, pendidikan unit kerja) oleh BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
November 2012</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
3.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penyampaian listing data tenaga honorer K2 kepada kantor regional BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember 2012</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
4.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penyampaian listing data tenaga honorer K2 kepada PPK pusat dan daerah, dan setelah 7 hari harus mengumumkan</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN/Kanreg BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
20 Maret 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
5.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
PPK mengumumkan listing data tenaga honorer K2 melalui
pengumuman/media cetak/media online selama 7 hari setelah menerima
daftar dari BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
27 Maret-2 April 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
6.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
PPK melakukan penelitian dan pemeriksaan apabila ada
sanggahan/pengaduan/keberatan dari hasil pemeriksaan. Tanggapan atas
pengaduan disampaikan paling lambat 30 hari sejak pengumuman dan
menyampaikan hasilnya kepada Ka. BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
1 April-1 Mei 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
7.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Ka. BKN menyusun listing data tenaga honorer K2 sebagai peserta tes kepada PPK</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Juni-Juli 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
8.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penyampaian kembali listing tenaga honorer K2 sebagai peserta tes kepada PPK</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
<b> </b></div>
<div align="center">
<b>II</b></div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
<b> </b></div>
<div>
<b>Pelaksanaan Tes</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
1.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Pelaksanaan ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
<b>a. Persiapan</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
1) Pembentukan panitia seleksi CPNS instansi dan nasional</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kementerian PANRB, BKN dan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
April-Mei 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
2) Sosialisasi rencana seleksi tenaga honorer K2 secara nasional</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kementerian PANRB dan BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Maret-Mei 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
3) Penyusunan rencana anggaran pelaksanaan seleksi tenaga honorer K2 tahun 2013 oleh instansi dan Panselnas</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kementerian PANRB, BKNdan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember, surat ke Menteri Keuangan Desember 2012 dan 25 Januari 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
4) Finalisasi anggaran tenaga honorer K2</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Akhir Mei 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
5) Penyusunan dan penetapan kebijakan pengadaan CPNS tahun 2013</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Menteri PANRB</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Juni 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
6) Pembuatan master soal dan format LJK ujian kompetensi dasar</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Konsorsium</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Juni-Juli 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
7) Pencetakan LJK dan soal ujian kompetensi dasar dan pendistribusian ke Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Konsorsium</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
8) Pembuatan formulir pendaftaran dan tanda pengenal peserta ujian</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
9) Pembuatan buku petunjuk/taat tertib ujian</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Konsorsium dan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
10) Penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan ujian kompetensi dasar</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Menteri PANRB, Konsorsium, dan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
<b> </b></div>
<div>
<b>b. Proses Seleksi Administrasi</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
<div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
1) Proses penomoran peserta seleksi dan pencetakan kartu tanda peserta ujian</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
2) Pembuatan surat undangan/pengumuman pelaksanaan seleksi sesuai listing tenaga honorer K2</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penetapan passing grade tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Menteri PANRB berdasarkan pertimbangan Konsorsium (tes kompetensi
dasar), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, BKN
(tes kompetensi bidang)</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
September 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
<b> </b></div>
<div>
<b>c. Pelaksanaan Ujian:</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
<div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
1) Kompetensi dasar dan kompetensi bidang untuk tenaga pelayanan dasar (guru, tenaga kesehatan) pada hari yang sama</div>
<div>
2) Kompetensi dasar dan bidang (Administrasi Umum/ADMUM untuk tenaga administrasi dan penyuluh) pada hari yang sama</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><ul>
<li>Konsorsium, Panselnas, untuk tes kompetensi dasar</li>
<li>Kementerian Kesehatan untuk tes bidang kesehatan</li>
<li>Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk tes bidang guru</li>
<li>BKN untuk tes bidang ADMUM</li>
</ul>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
September 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
3) Pengolahan LJK hasil ujian kompetensi dasar dan kompetensi bidang</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Konsorsium</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
September-Oktober 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
4) Penyampaian hasil pengolahan LJK ujian kompetensi dasar dan
kompetensi bidang oleh Konsorsium yang ditandatangani Konsorsium dan
Panselnas</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
PPanselnas, Konsorsium, dan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Oktober 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
5) Pengumuman hasil pengolahan LJK ujian kompetensi dasar dan bidang dalam website <a href="http://www.bkn.go.id/" rel="nofollow" target="_blank">www.bkn.go.id</a></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kepala BKN dan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Oktober 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
6) Penyusunan pertimbangan teknis tenaga honorer K2 yang lulus
ujian kompetensi dasar dan ujian kompetensi bidang oleh Kepala BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kepala BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Oktober 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
7) Pengumuman kelulusan CPNS berdasarkan kompetensi dasar dan bidang</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
November 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
3.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penetapan formasi dan penempatan tenaga honorer K2 per instansi secara nasional berdasarkan pertimbangan Kepala BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Menteri PANRB</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
November 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
4.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Pemberkasan dari instansi untuk usul penetapan NIP CPNS</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
5.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penetapan NIP CPNS dari tenaga honorer K2</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
6.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi tenaga honorer K2</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kementerian PANRB dan BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember 2013</div>
<div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
7.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penyampaian NIP kepada Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
8.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penetapan SK CPNS</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Januari 2014</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
</div>
<div>
</div>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-59746739972166816982013-05-24T20:30:00.002+07:002013-05-24T20:51:04.143+07:00Anggaran Belum Ditetapkan Tes Honorer K2 Ditunda<div style="text-align: justify;">
<b>JAKARTA</b> – Pelaksanaan
seleksi ujian tertulis tenaga honorer kategori II (K2) yang semula
direncanakan bulan Juni/Juli 2013 mengalami penundaan. “Menurut rencana,
pelaksanaan seleksi ujian tertulis akan dilaksanakan pada bulan
September 2013,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto dalam
rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (21/05).</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Penundaan itu, menurut Tasdik, karena
anggaran belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Di samping itu, uji
publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer K2 oleh
kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah belum selesai.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Dijelaskan, untuk test kompetensi
dasar (TKD), materinya terdiri dari wawasan kebangsaan, intelegensi
umum, dan karakteristik pribadi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan,
tenaga kesehatan, dan tenaga selain tenaga kependidikan dan tenaga
kesehatan, ditambah dengan dan test kompetensi bidang.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Tenaga honorer kategori 2 (K2) adalah
tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD,
diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah,
masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini
masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19
tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
nomor 56 tahun 2012, penyelesaian tenaga honorer K2 dilakukan melalui
test secara tertulis dengan sesama tenaga honorer selama satu kali pada
tahun 2013. Proses pengangkatannya akan dilakukan selama dua tahun yaitu
tahun 2013 dan 2014.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan data Badan Kepegawaian
Negara (BKN), total data tenaga honorer K2 per tanggal 13 Mei 2013
sejumlah 559.891, yang terdiri dari 59.723 dari pusat dan 500.168 dari
daerah. <b><i>(bby/ HUMAS MENPANRB)</i></b></div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<b>Jadwal Penanganan Tenaga Honorer K2</b></div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height: 1519px; width: 525px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
<b>No.</b></div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div align="center">
<b>Kegiatan</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div align="center">
<b>Penanggung Jawab</b></div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div align="center">
<b>Waktu</b></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
<b>I</b></div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
<b>Penyusunan Listing Tenaga Honorer K2</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
1.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
BKN menerima daftar nama tenaga honorer K2 sesuai dengan SE Kementerian PANRB nomor 3 tahun 2012</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Juni 2012</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
2.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penyusunan listing data tenaga honorer per instansi (nama, tanggal lahir, jabatan, pendidikan unit kerja) oleh BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
November 2012</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
3.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penyampaian listing data tenaga honorer K2 kepada kantor regional BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember 2012</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
4.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penyampaian listing data tenaga honorer K2 kepada PPK pusat dan daerah, dan setelah 7 hari harus mengumumkan</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN/Kanreg BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
20 Maret 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
5.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
PPK mengumumkan listing data tenaga honorer K2 melalui
pengumuman/media cetak/media online selama 7 hari setelah menerima
daftar dari BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
27 Maret-2 April 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
6.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
PPK melakukan penelitian dan pemeriksaan apabila ada
sanggahan/pengaduan/keberatan dari hasil pemeriksaan. Tanggapan atas
pengaduan disampaikan paling lambat 30 hari sejak pengumuman dan
menyampaikan hasilnya kepada Ka. BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
1 April-1 Mei 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
7.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Ka. BKN menyusun listing data tenaga honorer K2 sebagai peserta tes kepada PPK</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Juni-Juli 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
8.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penyampaian kembali listing tenaga honorer K2 sebagai peserta tes kepada PPK</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
<b> </b></div>
<div align="center">
<b>II</b></div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
<b> </b></div>
<div>
<b>Pelaksanaan Tes</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
1.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Pelaksanaan ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
<b>a. Persiapan</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
1) Pembentukan panitia seleksi CPNS instansi dan nasional</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kementerian PANRB, BKN dan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
April-Mei 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
2) Sosialisasi rencana seleksi tenaga honorer K2 secara nasional</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kementerian PANRB dan BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Maret-Mei 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
3) Penyusunan rencana anggaran pelaksanaan seleksi tenaga honorer K2 tahun 2013 oleh instansi dan Panselnas</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kementerian PANRB, BKNdan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember, surat ke Menteri Keuangan Desember 2012 dan 25 Januari 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
4) Finalisasi anggaran tenaga honorer K2</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Akhir Mei 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
5) Penyusunan dan penetapan kebijakan pengadaan CPNS tahun 2013</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Menteri PANRB</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Juni 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
6) Pembuatan master soal dan format LJK ujian kompetensi dasar</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Konsorsium</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Juni-Juli 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
7) Pencetakan LJK dan soal ujian kompetensi dasar dan pendistribusian ke Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Konsorsium</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
8) Pembuatan formulir pendaftaran dan tanda pengenal peserta ujian</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
9) Pembuatan buku petunjuk/taat tertib ujian</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Konsorsium dan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
10) Penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan ujian kompetensi dasar</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Menteri PANRB, Konsorsium, dan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
<b> </b></div>
<div>
<b>b. Proses Seleksi Administrasi</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
<div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
1) Proses penomoran peserta seleksi dan pencetakan kartu tanda peserta ujian</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
2) Pembuatan surat undangan/pengumuman pelaksanaan seleksi sesuai listing tenaga honorer K2</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Agustus 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penetapan passing grade tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Menteri PANRB berdasarkan pertimbangan Konsorsium (tes kompetensi
dasar), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, BKN
(tes kompetensi bidang)</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
September 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
<b> </b></div>
<div>
<b>c. Pelaksanaan Ujian:</b></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
</div>
<div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
1) Kompetensi dasar dan kompetensi bidang untuk tenaga pelayanan dasar (guru, tenaga kesehatan) pada hari yang sama</div>
<div>
2) Kompetensi dasar dan bidang (Administrasi Umum/ADMUM untuk tenaga administrasi dan penyuluh) pada hari yang sama</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><ul>
<li>Konsorsium, Panselnas, untuk tes kompetensi dasar</li>
<li>Kementerian Kesehatan untuk tes bidang kesehatan</li>
<li>Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk tes bidang guru</li>
<li>BKN untuk tes bidang ADMUM</li>
</ul>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
September 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
3) Pengolahan LJK hasil ujian kompetensi dasar dan kompetensi bidang</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Konsorsium</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
September-Oktober 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
4) Penyampaian hasil pengolahan LJK ujian kompetensi dasar dan
kompetensi bidang oleh Konsorsium yang ditandatangani Konsorsium dan
Panselnas</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
PPanselnas, Konsorsium, dan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Oktober 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
5) Pengumuman hasil pengolahan LJK ujian kompetensi dasar dan bidang dalam website <a href="http://www.bkn.go.id/" rel="nofollow" target="_blank">www.bkn.go.id</a></div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kepala BKN dan Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Oktober 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
6) Penyusunan pertimbangan teknis tenaga honorer K2 yang lulus
ujian kompetensi dasar dan ujian kompetensi bidang oleh Kepala BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kepala BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Oktober 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
7) Pengumuman kelulusan CPNS berdasarkan kompetensi dasar dan bidang</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
November 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
3.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penetapan formasi dan penempatan tenaga honorer K2 per instansi secara nasional berdasarkan pertimbangan Kepala BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Menteri PANRB</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
November 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
4.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Pemberkasan dari instansi untuk usul penetapan NIP CPNS</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
5.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penetapan NIP CPNS dari tenaga honorer K2</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
6.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi tenaga honorer K2</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Kementerian PANRB dan BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember 2013</div>
<div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
7.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penyampaian NIP kepada Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
BKN</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Desember 2013</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="31"><div align="center">
8.</div>
</td>
<td valign="top" width="354"><div>
Penetapan SK CPNS</div>
</td>
<td valign="top" width="162"><div>
Instansi</div>
</td>
<td valign="top" width="91"><div>
Januari 2014</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
</div>
<div>
</div>
</div>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-45346348699781359412013-05-24T16:53:00.001+07:002013-05-24T16:53:41.827+07:00Honorer Non Kategori Akan Jadi Pegawai Outsourching<span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}">
JAKARTA--Pemerintah memastikan tidak akan ada lagi pengangkatan CPNS
dari tenaga honorer selain kategori satu (K1) dan dua (K2). Hal ini
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP 56
Tahun 2012, yang sudah sangat jelas mengatur bahwa yang diangkat CPNS
hanya honorer tertinggal K1 dan K2.<br /> <br /> "Kita harus konsisten kepada aturan. <span class="text_exposed_show">Aturannya
kan sudah menyatakan, di atas 2005 tidak ada lagi honorer. Jadi kalau
ada lagi honorer itu tanggung jawab instansi yang mengangkat," kata
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno kepada JPNN, Kamis
(23/5).<br /> <br /> Ditegaskannya, sikap "bandel" kepala daerah yang tetap
mengangkat honorer di atas 2005, menjadi risiko daerah masing-masing.
Pusat tidak akan memberikan celah lagi untuk mengangkat honorer di atas
2005 menjadi CPNS.<br /> <br /> "Bagi pemerintah, tenaga kerja yang bekerja di atas 2005 bukan honorer tapi tenaga kontrak atau outsourching," terangnya.<br /> <br />
Perekrutan tenaga kontrak, lanjut Eko, juga sudah diatur pemerintah.
Bagi daerah yang kekurangan tenaga kerja, silakan merekrut tapi dengan
syarat melalui pihak ketiga yakni perusahaan outsourching.<br /> <br />
Itupun dengan catatan, keuangan daerah mencukupi untuk membayar gaji
tenaga kontraknya. Ini juga memudahkan pemda karena tidak terjadi ikatan
ataupun pemberian janji-jani politik.<br /> <br /> "Pemda tidak akan
kebebanan bila suatu saat masa kontraknya selesai dan ganti SDM lain.
Kalau yang honorer K1 dan K2 kan sudah ada keharusan mengangkat mereka
menjadi CPNS," tandasnya. (Esy/jpnn)</span></span>Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com426tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-14280253112620475182013-05-24T16:50:00.002+07:002013-05-24T16:50:48.048+07:00Tes Honorer K2 Jadi PNS Mundur September<strong>JAKARTA </strong>- Pelaksanaan seleksi ujian tertulis tenaga
honorer kategori II (K-II) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
yang semula direncanakan pada Juni-Juli 2013 harus diundur. Diperkirakan
seleksi ujian tertulis untuk honorer ini akan dilakukan pada September
2013.<br /><br />Sekretaris Kementerian Padayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tasdik Kinanto mengatakan, penundaan itu
dilakukan karena anggaran belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. <br /><br />“Di
samping itu, uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer
K-II oleh Kementerian-Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah belum
selesai,” kata dia seperti dilansir dari situs KemenPAN-RB, Jumat
(24/5/2013).<br /><br />Tenaga honorer K-II yang berhak mengikuti seleksi
CPNS tahun ini adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan
dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di
instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember
2005.<br /><br />Selain itu, para tenaga honorer tersebut, sampai saat ini
masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19
tahun, dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.<br /><br />Sekadar
informasi, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), total data
tenaga honorer K-II per tanggal 13 Mei 2013 sejumlah 559.891, yang
terdiri dari 59.723 dari pusat dan 500.168 dari daerah. <br /> (<strong>mrt</strong>) Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-83790797972664785152013-05-22T14:08:00.001+07:002013-05-22T14:08:24.894+07:00 Pertanyakan Honorer K II DPRD Mojokerto Datangi BKN<table class="contentpaneopen"><tbody>
<tr><td class="createdate" valign="top"></td></tr>
<tr><td valign="top"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Jakarta - Humas BKN.
Pelaksanaan tes bagi honorer KII menjadi awal pertanyaan dari para
anggota DPRD Komisi I Kabupaten Mojokerto yang beraudiensi ke ruang
rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa, (21/5). Sebanyak 9
orang wakil rakyat tersebut meminta ketegasan pihak pemerintah terhadap
237 orang tenaga honorer K2 mereka. Selain wacana tes mereka juga
menanyakan perihal kelangsungan “karier” honorer yang mengabdi setelah
tahun 2005 plus formasi baru tahun 2013 melalui jalur umum. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Tumpak
Hutabarat selaku Kabag Humas menjelaskan bahwa wacana tes akan
dilaksanakan sekitar akhir Juni s/d awal Juli 2013. Tes dikoordinir oleh
Pusat, dan hanya mereka yang lolos <em>passing grade</em> yang dapat diangkat menjadi PNS.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://bkn.go.id/images/stories/dprdmojoaa.jpg" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
Kabag Humas Tumpak Hutabarat (kanan) menjelaskan masalah honorer</h5>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Menyinggung tentang
kelangsungan “karier” para honorer yang bekerja setelah tahun 2005
Tumpak menegaskan bahwa Pusat sudah mengeluarkan PP 48 Tahun 2005 yang
mengamanatkan bahwa daerah sudah tidak dibenarkan lagi untuk merekrut
honorer. Tenaga kontrak hanya diperbolehkan melalui pihak ketiga yakni <em>outsourcing</em>.
Formasi tahun 2013 dari jalur umum dapat diajukan sepanjang Kabupaten
Mojokerto sudah melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja dan
redistribusi pegawai. Sehingga angka kebutuhan pegawai yang diajukan
dapat dipertanggungjwabkan.<em style="mso-bidi-font-style: normal;">din</em></div>
<br />
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="http://bkn.go.id/images/stories/dprd%20mojobb.jpg" /></div>
<h5 style="text-align: center;">
Audiensi tengah berlangsung</h5>
</td></tr>
</tbody></table>
Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-1992339597050588445.post-12924173694847759372013-05-22T14:06:00.000+07:002013-05-22T14:06:10.664+07:00Bupati Lembata Beraudiensi ke BKN Soal Honorer<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Jakarta – Humas BKN. Terkait masalah penyelesaian tenaga honorer, Bupati Lembata <span class="st">Eliaser
Yentji Sunur , Wakil Ketua DPRD Lembata Hiyasintus Tibang Burin , dan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Petrus Toda Atawolo, serta beberapa
anggota DPRD Lembata beraudiensi dengan Kepala Bagian Humas Tumpak
Hutabarat di ruang rapat lantai 1 gedung I BKN, Senin (20/5).</span></div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="st">Mereka
menginformasikan bahwa dari hasil uji publik tenaga honorer K1 yang
berjumlah 102 orang terdapat 1 orang meninggal dunia kemudian 1 orang
mengundurkan diri sehingga totalnya menjadi 100 orang. Dari 100 orang
tersebut, 99 orang telah mendapat SK dan 1 orang sedang diproses di
Kantor Pusat BKN.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="st">Mengenai
tenaga honorer K2 yang semula berjumlah 980 orang , setelah dilakukan
uji publik totalnya menjadi 866 orang, dimana dari 980 orang tersebut,
114 diantaranya direkomendasikan untuk dicoret karena tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="st">Eliaser
Yentji Sunur berharap BKN selaku instansi pusat pembina kepegawaian
dapat membantu daerah, Kabupaten Lembata untuk memberi kontribusi serta
menyelesaikan masalah honorer serta permasalahan kekurangan SDM yang
terjadi di daerah tersebut agar ditemukan formula, <em>win-win solution</em>.</span></div>
<span class="st">Menjawab
hal tersebut, Tumpak Hutabarat juga meyakinkan bahwa BKN memberikan
perhatian, terutama untuk daerah Indonesia Timur agar permasalahan
honorer yang terjadi dapat diselesaikan dengan maksimal.
(tika-aman-kiswanto)</span>Forum Honorer Indonesiahttp://www.blogger.com/profile/14837598968479335174noreply@blogger.com5