JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mantap menjalankan persiapan tes pengadaan CPNS baru dari pelamar umum September mendatang. Pasalnya duit untuk menggelar tes ini tidak masuk dalam anggaran yang diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sekretaris Kemen PAN-RB Tasdik Kinanto mengatakan, anggaran yang diblokir Kemenkeu adalah untuk pelaksanaan tes CPNS baru dari formasi tenaga honorer kategori 2.

"Itupun sebagaian sudah ada yang dicairkan. Dan tidak akan mengganggu jadwal tes CPNS pelamar umum," ujarnya di DPR.

Untuk anggaran tes CPNS baru dari pelamar umum, Kemen PAN-RB belum membebernya. Tetapi tes CPNS baru dari pelamar tenaga honorer, awalnya disiapkan sebesar Rp 148 miliar. Tetapi setelah pembahasan dengan Kemenkeu, anggaran itu dikepras menjadi sekitar Rp 93 miliar dan yang bebas dari blokir baru Rp 28 miliar.

Dia mengatakan jika saat ini Kemen PAN-RB sedang menggodok formasi CPNS baru dari pelamar umum. Penentuan formasi ini sumbernya dari beberapa hal. Mulai dari usulan instansi pusat maupun daerah, perhitungan kebutuhan riil aparatur baru, hingga hasil analisis beban kerja dan jabatan. Dengan ketentuan ketat itu, diharapkan jumlah formasi CPNS baru sesuai dengan PNS yang akan pensiun (zero growth).

Syarat pengusulan formasi CPNS baru yang lumayan banyak itu, merupakan peninggalan masa moratorium atau penghentian sementara pengangkatan CPNS baru. Program moratorium tersebut sejatinya sudah berakhir per 31 Desember 2012 lalu, tetapi persayaratan-persyaratannya tetap dipakai.

Selain menyiapkan formasi alokasi CPNS baru tadi, Kemen PAN-RB juga sedang mematangkan jadwal tetap rangkaian pelaksanaan tes. Diharapkan dalam beberapa waktu ke depan, jadwal rangkaian pelaksanaan tes CPNS untuk pelamar umum itu segera keluar.

Meskipun formasinya belum ditetapkan, tetapi Kemen PAN-RB sudah memiliki ancar-ancar kursi CPNS baru yang akan diperebutkan masyarakat. Secara keseluruhan pemerintah mengalokasikan 60 ribu kursi. Rinciannya adalah 20 ribu kursi untuk instansi pusat dan 40 ribu kursi sisanya untuk instansi daerah.

Jumlah kuota CPNS baru ini memang relatif kecil jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun Tasdik menuturkan kebutuhan PNS akan ditambal dari pengangkatan tenaga honorer kategori 2.

Rencananya pengangkatan ini berlangsung Juli mendatang dengan skema ujian tulis sesama tenaga honorer. Kuota yang disiapkan pemerintah adalah 100 ribu kursi, sedangkan jumlah tenaga honorer kategori 2 hampir 600 ribu orang. (wan)

JAKARTA--Pemerintah memastikan tidak akan ada lagi pengangkatan CPNS dari tenaga honorer selain kategori satu (K1) dan dua (K2). Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP 56 Tahun 2012, yang sudah sangat jelas mengatur bahwa yang diangkat CPNS hanya honorer tertinggal K1 dan K2.

"Kita harus konsisten kepada aturan. Aturannya kan sudah menyatakan, di atas 2005 tidak ada lagi honorer. Jadi kalau ada lagi honorer itu tanggung jawab instansi yang mengangkat," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno kepada JPNN, Kamis (23/5).

Ditegaskannya, sikap "bandel" kepala daerah yang tetap mengangkat honorer di atas 2005, menjadi risiko daerah masing-masing. Pusat tidak akan memberikan celah lagi untuk mengangkat honorer di atas 2005 menjadi CPNS.

"Bagi pemerintah, tenaga kerja yang bekerja di atas 2005 bukan honorer tapi tenaga kontrak atau outsourching," terangnya.

Perekrutan tenaga kontrak, lanjut Eko, juga sudah diatur pemerintah. Bagi daerah yang kekurangan tenaga kerja, silakan merekrut tapi dengan syarat melalui pihak ketiga yakni perusahaan outsourching.

Itupun dengan catatan, keuangan daerah mencukupi untuk membayar gaji tenaga kontraknya. Ini juga memudahkan pemda karena tidak terjadi ikatan ataupun pemberian janji-jani politik.

"Pemda tidak akan kebebanan bila suatu saat masa kontraknya selesai dan ganti SDM lain. Kalau yang honorer K1 dan K2 kan sudah ada keharusan mengangkat mereka menjadi CPNS," tandasnya. (Esy/jpnn)

JAKARTA - Pelaksanaan seleksi ujian tertulis tenaga honorer kategori II (K-II) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula direncanakan pada Juni-Juli 2013 harus diundur. Diperkirakan seleksi ujian tertulis untuk honorer ini akan dilakukan pada September 2013.

Sekretaris Kementerian Padayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tasdik Kinanto mengatakan, penundaan itu dilakukan karena anggaran belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

“Di samping itu, uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer K-II oleh Kementerian-Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah belum selesai,” kata dia seperti dilansir dari situs KemenPAN-RB, Jumat (24/5/2013).

Tenaga honorer K-II yang berhak mengikuti seleksi CPNS tahun ini adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005.

Selain itu, para tenaga honorer tersebut, sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19 tahun, dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Sekadar informasi, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), total data tenaga honorer K-II per tanggal 13 Mei 2013 sejumlah 559.891, yang terdiri dari 59.723 dari pusat dan 500.168 dari daerah.
(mrt)

Jakarta - Humas BKN. Pelaksanaan tes bagi honorer KII menjadi awal pertanyaan dari para anggota DPRD Komisi I Kabupaten Mojokerto yang beraudiensi ke ruang rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa, (21/5). Sebanyak 9 orang wakil rakyat tersebut meminta ketegasan pihak pemerintah terhadap 237 orang tenaga honorer K2 mereka. Selain wacana tes mereka juga menanyakan perihal kelangsungan “karier” honorer yang mengabdi setelah tahun 2005 plus formasi baru tahun 2013 melalui jalur umum. Tumpak Hutabarat selaku Kabag Humas menjelaskan bahwa wacana tes akan dilaksanakan sekitar akhir Juni s/d awal Juli 2013. Tes dikoordinir oleh Pusat, dan hanya mereka yang lolos passing grade yang dapat diangkat menjadi PNS. Kabag Humas Tumpak Hutabarat (kanan) menjelaskan masalah honorer Menyinggung tentang kelangsungan “karier” para honorer yang bekerja setelah tahun 2005 Tumpak menegaskan bahwa Pusat sudah mengeluarkan PP 48 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa daerah sudah tidak dibenarkan lagi untuk merekrut honorer. Tenaga kontrak hanya diperbolehkan melalui pihak ketiga yakni outsourcing. Formasi tahun 2013 dari jalur umum dapat diajukan sepanjang Kabupaten Mojokerto sudah melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja dan redistribusi pegawai. Sehingga angka kebutuhan pegawai yang diajukan dapat dipertanggungjwabkan.din Audiensi tengah berlangsung

Menjawab hal tersebut, Tumpak Hutabarat juga meyakinkan bahwa BKN memberikan perhatian, terutama untuk daerah Indonesia Timur agar permasalahan honorer yang terjadi dapat diselesaikan dengan maksimal. (tika-aman-kiswanto)

BADAN Kepegawaian Negara (BKN) kerja keras. Belum kelar urusan pengangkatan honorer kategori satu (K1) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kini lembaga yang dipimpin Eko Sutrisno itu harus sibuk dengan urusan honorer K2.

Untuk honorer K1 sudah ditemukan, banyak sekali yang dokumennya tak memenuhi persyaratan. Bahkan, ditemukan honorer-honorer siluman.

Nah, apa permasalahan yang muncul dan bagaimana mengatasinya, berikut petikan wawancara wartawan JPNN.com, Mesya Muhammad dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno di Jakarta, Rabu (15/5).
Bagaimana penyelesaian honorer K1? Kan, ini sudah bulan Mei?

Penyelesaian honorer K1 sudah mendekati final. Saat ini sudah 27 ribu honorer K1 yang ber-NIP dari 29 ribu formasi yang ditetapkan. Memang ada dua ribuan yang belum kantongi NIP karena adanya kendala-kendala teknis, terutama kelengkapan dokumen. Banyak yang kita tolak berkasnya dan tidak diterbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) meski sudah lulus uji publik dan lolos quality assurance karena setelah diperiksa ternyata dokumennya palsu.

Contohnya SK-nya ternyata bukan ditandatangani oleh pejabat berwenang yang mengangkat honorer. Ada juga daerah yang sebelumnya dengan yakinnya menyodorkan data honorer, kemudian masuk ke pemberkasan akhirnya mundur sendiri karena tidak bisa melengkapi dokumen.

Bagaimana dengan sisa honorer K1 yang belum mendapatkan formasi?

Pemerintah memang menyiapkan kuota 71 ribu dan yang ditetapkan formasi baru 29 ribu. Selebihnya sekarang masih dalam proses audit tujuan tertentu. Anda tahu sendiri, awalnya audit tujuan tertentu (ATT) hanya di 32 instansi saja. Kemudian 12 instansi, dan sekarang sudah 20-an instansi. Yang sudah diselesaikan hasilnya oleh tim audit baru 32 instansi (daerah) saja. Lainnya masih dalam proses hingga saat ini. Namun kita harapkan hasil ATT 20-an daerah tersebut bisa selesai akhir Mei ini.

Hasil ATT 32 pemda itu seperti apa?

Hasilnya sudah kami serahkan ke masing-masing instansi/daerah. Jadi ada yang memenuhi kriteria (MK), tidak memenuhi kriteria (TMK), yang bisa diusulkan masuk K2, dan otorisasi pengelolaan keuangan. Kenapa sampai TMK? Karena cacat dokumen atau tidak diangkat oleh pejabat berwenang. Sedangkan yang bisa diusulkan masuk K2 lantaran insentifnya tidak bersumber dari pembiayaan APBN/APBD.

Nah, dari 32 daerah yang kita ATT, ada 8.724 honorer yang diperiksa detil. Hasilnya yang MK 1.091 orang, TMK 1.756 orang, yang bisa diusulkan masuk K2 1.188 orang, dan terkait otorisasi ada 3.500 honorer.

Terkait otorisasi, apakah seluruh daerah terkendala masalah itu?

32 daerah yang di ATT, semuanya terkendala otorisasi. Saya contohkan Medan, kendalanya masalah otorisasi pengelolaan keuangan saja. Jadi kita ingin mendapatkan tanda tangan dari pemegang otorisasi keuangan bahwa honorernya dibayar dari APBD. Kalau ditanya, siapa pemegang otorisasi ya pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang saat ini menjabat. Jadi tidak ada ceritanya kalau dibilang honorernya diangkat PPK yang dulu. PPK yang saat ini menjabat harus bisa membuktikan apakah honorer K1-nya benar-benar diangkat di bawah tahun 2005 dengan sumber dana APBN/APBD.

Jika PPK-nya ogah tandatangan karena takut salah, bagaimana?

Ya makanya harus diteliti benar, apakah dokumennya palsu atau tidak. Sebab, kalaupun PPK-nya sudah tandatangan tapi dalam pemberkasan nanti terbukti tidak benar datanya, BKN tidak akan menerbitkan NIP CPNS-nya.
Bagaimana dengan penyelesaian honorer K2?

Untuk penyelesaian honorer K2 masih berjalan. Saat ini masih dalam masa uji publik dan masa sanggah. Selain itu pemerintah tengah melakukan proses lelang untuk pencetakan soal tes honorer K2 hingga distribusi ke 524 kabupaten/kota, 33 provinsi, dan puluhan instansi pusat.

Mekanisme pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS sangat berbeda dengan honorer K1. Sebagai contoh, listing data honorer K2 yang diujipublik tidak diverifikasi dan validasi lagi seperti pada honorer K1. Daerah hanya diwajibkan membuat laporan apakah ada yang menyanggah listing datanya atau tidak. Kalau ada sanggahan, daerah yang harus melakukan verifikasi dan kemudian memasukkan datanya ke BKN. Data itu nantinya yang akan ditetapkan sebagai peserta tes CPNS dari honorer K2.

Daerah diberi kewenangan penuh terhadap datanya, apakah potensi kecurangan justru terjadi di situ?
Memang peluang ke situ ada. Ini saja sanggahan terhadap data uji publik rada sepi. Daerah hanya menyatakan, tidak ada sanggahan. Kami menerima saja laporan itu dan kebenarannya akan dibuktikan dalam tes serta pemberkasan nanti. Jadi ketika daerah sudah menetapkan calon peserta tes sekitar 600 ribu orang, panitia seleksi nasional (Panselnas) akan melakukan tes tertulis di seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan instansi pusat.

Hasilnya (Lembar Jawaban Komputer) itu kemudian dikumpulkan ke provinsi dan diserahkan ke BKN untuk diperiksa hasilnya. Bila honorer K2 yang lolos misalnya 60 persen, pemerintah akan melakukan verifikasi dan validasi lagi. Tujuannya untuk melihat apakah honorernya benar-benar memenuhi kriteria atau tidak. Kalau memenuhi kriteria masuk ke pemberkasan untuk penetapan NIP. Di situ juga akan diperiksa ketat, bila ternyata bukan honorer K2, BKN akan membatalkan pengangkatannya.

Jadi saya imbau pemda harus hati-hati menyodorkan data honorer K2. Jangan karena diberikan kewenangan memasukkan para peserta tes honorer K2, lantas bermain api dengan memasukkan honorer siluman. Kalau tetap nekat, daerah lah yang akan diprotes masyarakat karena BKN hanya mau menerbitkan NIP bagi CPNS yang benar-benar dari honorer tertinggal.
Kapan honorer K2-nya dites?

Jadi begini, untuk materi tes honorer K2, konsorsium Perguruan Tinggi Negeri sudah menyatakan siap menyusun soalnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masalahnya sekarang ada di tingkat distribusi soal karena titik distribusinya lebih dari 600 titik di seluruh Indonesia. Itu sebabnya, lelang yang kita laksanakan sekarang sudah diberikan syarat untuk pencetakan dan distribusi data hingga akhir Agustus. Diharapkan awal September sudah dilaksanakan tes honorer K2-nya. (Esy/jpnn)

Computer Assisted Test (CAT)

Sistem Rekrutmen dan Seleksi dengan Computer Assisted Test (CAT) Computer Assisted Test (CAT) adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Standar Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjamin Standar Kompetensi Dasar CPNS dilakukan Tes Kompetensi Dasar melalui Computer Assited Test. Maksud dan Tujuan -          Mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian -          Menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional -          Menetapkan standar nilai Keunggulan/Manfaat Penggunaan CAT Peserta tes dapat mendaftarkan melalui internet Peserta tes dapat dinilai langsung sesuai dengan hasil yang diperoleh Komputer menyediakan keseluruhan materi soal Kompetensi Dasar (Tes Pengetahuan Umum, Tes Bakat Skolastik dan Tes Skala Kematangan) Penilaian dilakukan secara obyektif Peserta ujian dapat mengakses dengan mudah terhadap pencapaian hasil (skor) yang diperoleh Implementasi CAT : Gambar 1. Ruang CAT Gambar 2. Ruang Observasi CAT Gambar 3. Peserta CAT Alur Rekrutmen dan Seleksi :

Jakarta-Humas BKN, Instansi pemerintah hendaknya memanfaatkan Computer Assisted Test (CAT) yang dikembangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk berbagai kepentingan seleksi dan tes kepegawaian. Hal ini agar pelaksanaan tes berlangsung obyektif dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Deny Indrayana saat meninjau pelaksanaan tes akhir bagi calon taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Kementerian Hukum dan HAM di lantai 2 gedung CAT, Senin (7/5). Ikut hadir dalam pelaksanaan tes ini Deputi Kindang S.Kuspriyomurdono dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Wicipto Setiadi. Wamenkum HAM Deny Indrayana (berbatik biru) memberikan arahan kepada para peserta tes AIM dan AKIP Deny Indrayana lebih lanjut menegaskan bahwa calon taruna yang terpilih untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM harus cerdas, berintegritas, sekaligus sehat jasmani. “Kami apresiasi CAT yang merupakan salah satu Quick Wins (layanan unggulan) yang digagas dan dioptimalkan oleh BKN ini,” terangnya. Wamenkum HAM Deny Indrayana (tengah) berdiskusi dengan Deputi Kindang S.Kuspriyomurdono (kanan) tentang pemanfaatan CAT Pelaksanaan tes dengan CAT ini adalah rangkaian akhir bagi calon taruna AIM dan AIP. Tes ini diikuti oleh 102 peserta untuk menyaring 65 orang calon taruna AIP, dan 161 peserta untuk menyaring 130 calon taruna AKIP. “Nilai yang diperoleh masing-masing peserta dalam tes CAT akan dikombinasikan dengan tes kesamaptaan jasmani yang dilakukan sebelumnya” terang Deny Indrayana di depan para peserta tes. (aman-tawur)

Mulai bulan Juni mendatang, pengajuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) baru akan diaktifkan kembali. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penejaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemdikbud, dengan nomor: 5168/J1/LL/2013 memberitahukan kepada LPMP seluruh Indonesia bahwa layanan pemberian NUPTK baru kembali diaktifkan.
NUPTK adalah adalah nomor identitas yang bersifat nasional untuk seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS, dan baik dibawah binaan Kemdikbud maupun Kemenag. NUPTK berhak dimiliki oleh PTK yang meliputi: Guru, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala TU, Staf TU, Laboran, Pustakawan, Penjaga/Pesuruh, dan Pengawas Sekolah yang memenuhi persyaratan.
Untuk melayani kebutuhan NUPTK sebagai syarat administratif untuk program-program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan BPSDMPK-PMP meminta LPMP untuk menugaskan seorang untuk menjadi administrator SIMNUPTK yang bertanggung jawab di LPMP dan seorang operator SIMNUPTK yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab di Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat.

Surat Kepala BPSDMPK-PMP mengaktifkan layanan pemberian NUPTK baru

Cara Pengajuan NUPTK Baru
Untuk mendapatkan NUPTK baru, pihak sekolah atau PTK sendiri melakukan proses pengajuan data yang secara online melalui kantor Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat. Data pengajuan NUPTK dinyatakan valid setelah berkas PTK (hard copy) diserahkan dan diterima Operator Pendataan NUPTK Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Berkas yang harus dilengkapi untuk pengajuan NUPTK Baru:
1. Instrumen NUPTK (Download link berikut )
2. SK. Awal / SK Akhir (GTT/GTY, SK Yayasan/SK Bupati)
3. SK. Pembagian Tugas dari sekolah
4. Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas
5. Ijazah terakhir Setelah bekas lengkap, dibawa ke Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk diserahkan kepada Operator Pendataan NUPTK.

Setiap daerah mungkin saja berbeda urutan atau berkas untuk pendaftran NUPTK baru. Itulah gambaran secara umum cara mendapatkan NUPTK baru, untuk lebih jelas bisa bertanya atau mencari informasi di Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat.

Jakarta-Humas BKN, Guna mengetahui tindak lanjut tenaga honorer (TH), baik kategori I maupun kategori II tiga DPRD melakukan audiensi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta, yang diterima Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat, Jumat (3/5). DPRD yang melakukan audiensi tersebut adalah DPRD Kabupaten Ogan Ilir, DPRD Kabupaten Sibolga, dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Diharapkan agar para pimpinan daerah dapat menyosialisasikan hasil audiensi dan kunjungan kerja ini kepada pihak-pihak terkait. Audiensi dengan DPRD Ogan Ilir tengah berjalan Dalam penjelasannya, Tumpak Hutabarat mengatakan bahwa tenaga honorer kategori satu (K1) yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) dikarenakan pembayaran gajinya bersumber dari non APBN/APBD, secara otomatis menjadi tenaga honorer kategori dua (K2). Hal ini dikarenakan sumber pembayaran gaji tenaga honorer K1 adalah dari APBN/APBD,  sedangkan sumber gaji untuk tenaga honorer K2 bukan dari APBN/APBD. Ada pun tenaga honorer K1 yang dinyatakan TMK dikarenakan aspek-aspek lainnya tidak dapat menjadi tenaga honorer K2 . Aspek lain tersebut seperti: tenaga honorer yang bekerja di instansi swasta, masa kerja terputus, atau diangkat bukan oleh pejabat yang berwenang. Tumpak Hutabarat (berbatik merah) menjelaskan masalah tenaga honorer kepada DPRD Kabupaten Sibolga Menanggapi adanya perbedaan tentang data tenaga honorer KII yang berhak untuk mengikuti tes, Tumpak Hutabarat menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan di daerah terlabih dahulu, baru kemudian disampaikan ke Menpan – RB dengan memanfaatkan masa sanggah. “Masalah ini sampaikan ke Menpan melalui surat resmi dari BKD di instansi masing-masing, agar ada penyelesaian dan jika ada nama yang seharusnya TMK agar dikoreksi,” papar Tumpak Hutabarat. (aman-tawur)

Jakarta-Humas BKN, Memperhatikan aspirasi dari banyak tenaga honorer yang harusnya masuk K.II,  rombongan Anggota Panitia Khusus DPRD  dan Kepala BKD Kabupaten Sarolangun beserta Jajarannya melakukan kunjungan kerja ke BKN, Kamis (25/4). Rombongan sebanyak 15 orang tersebut diterima Kepala Sub Bagian Publikasi Petrus Sujendro di ruang Mawar Gedung I, Lt. 1 Kantor Pusat BKN Jakarta. Ketua Pansus, M Khairi mempertanyakan tentang 1092  honorer K.II yang diusulkan dari berbagai SKPD ke BKD yang kemudian disampaikan ke BKN namun yang diumumkan  BKD (28/3) hanya 640 0rang. Hal ini menurut Khairi tentunya membuat  ribut para honorer yang namanya belum diakomodir. Dalam kesempatan tersebut Petrus Sujendro menginformasikan bahwa pendataan Honorer mengacu pada SE Menpan RB Nomor 05/2010 yang disampaikan paling akhir 31 Desember 2010. Tetapi menurut Petrus saat itu hanya jumlahnya saja. Kemudian dengan SE Menpan Nomor 03/2012 diamanatkan kepada PPK untuk melakukan perekaman data honorer K.II dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan dan ditandatangai ybs dan pejabat  yang berwenang. Kemudian hasil pendataan tersebut disampaikan ke BKN dalam bentuk hard copy dan soft copy menggunakan aplikasi BKN  paling lambat 30 Mei 2012. Ditegaskan Petrus bahwa sampai 30 Mei 2012 BKN menerima  data usulan  Honorer K.II Kabupaten Sarolangun  sebanyak 640. Data Honorer K.II sebanyak 640 tersebut sudah diserahkan kepada PPK Kab. Sarolangun tanggal 27 Maret 2013 untuk diumumkan selama 21 hari. Jika ada masyarakat yang merasa keberatan atas pengumuman tersebut dapat mengajukan keberatan melaui instansi. Selanjutnya Instansi melakukan penelitian dan pemeriksaan serta  perbaikan sebagaimana mestinya untuk kemudian disampaikan kembali ke BKN paling lambat 45 hari sejak diumumkan. Pet

Jakarta - Humas BKN, Sempat terjadi ketegangan antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kupang saat melakukan kunjungan audiensi ke Kantor Pusat BKN Jakarta, Selasa (23/4). Saat memimpin rapat, Kepala Bagian Humas selaku perwakilan BKN Tumpak Hutabarat dibanjiri interupsi. Konsultasi Audiensi BKD dan DPRD Kab. Kupang ke BKN. Ketegangan para wakil rakyat ini dipicu adanya perbedaan pendapat antara BKD dengan DPRD Kab. Kupang mengenai pendataan tenaga honorer baik K.I maupun K.II. Kedua belah pihak memperdebatkan soal tenaga honorer dimana setelah pengumuman uji publik banyak yang tidak terdaftar. Padahal menurut Perwakilan DPRD tenaga honorer yang tidak terdaftar tersebut memenuhi kriteria (MK).  DPRD juga menuding adanya data tenaga honorer yang diumumkan tidak sesuai dengan ketentuan SE MenPAN Nomor 05/2010 (masa kerja honorer baru 2 hingga 3 tahun - red).  Sementara pihak BKD mengaku sudah mendata semua. Namun, menurut pihak BKD karena keterbatasan waktu entry data membuat beberapa data tidak terbawa ke Jakarta. Atas permasalahan tersebut pihak DPRD meminta BKN agar memverifikasi ulang data tenaga honorer Kabupaten Kupang. Rombongan BKD dan DPRD Kab. Kupang. Menanggapi permasalahan tersebut, Tumpak Hutabarat yang akhirnya menjadi mediator menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan di daerah terlabih dahulu, baru kemudian disampaikan ke Menpan – RB dengan memanfaatkan masa sanggah. “Masalah ini sampaikan saja ke Menpan melalui surat resmi dari BKD Kab. Kupang, agar ada penyelesaian dan jika ada nama yang seharusnya TMK agar dikoreksi,” papar Tumpak Hutabarat. Data honorer K.II yang diajukan BKD Kab. Kupang semula berjumlah 1015 orang, namun yang ada dalam pengumuman hanya 862 orang. (Reza/Subali/bkn.go.id)

Berikut ini telah diumumkan daftar TENAGA HONORER Instansi Daerah KATEGORI II wilayah Kerja Kanreg VIII untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Kanreg VIII Badan Kepegawaian Negara atau BKD/Biro Kepegawaian instansi yang terkait.

Unduh:

6700_K2_PEMERINTAH_PROPINSI_KALIMANTAN_TENGAH.pdf	74 Kb
6701_K2_PEMERINTAH_KAB._KAPUAS.pdf	385 Kb
6702_K2_PEMERINTAH_KAB._BARITO_UTARA.pdf	192 Kb
6703_K2_PEMERINTAH_KAB._BARITO_SELATAN.pdf	217 Kb
6704_K2_PEMERINTAH_KAB._KOTAWARINGIN_TIMUR.pdf	481 Kb
6705_K2_PEMERINTAH_KAB._KOTAWARINGIN_BARAT.pdf	190 Kb
6706_K2_PEMERINTAH_KAB._PULANG_PISAU.pdf	227 Kb
6707_K2_PEMERINTAH_KAB._GUNUNG_MAS.pdf	145 Kb
6708_K2_PEMERINTAH_KAB._LAMANDAU.pdf	89 Kb
6709_K2_PEMERINTAH_KAB._SUKAMARA.pdf	65 Kb
6710_K2_PEMERINTAH_KAB._MURUNG_RAYA.pdf	254 Kb
6711_K2_PEMERINTAH_KAB._KATINGAN.pdf	206 Kb
6712_K2_PEMERINTAH_KAB._SERUYAN.pdf	304 Kb
6713_K2_PEMERINTAH_KAB._BARITO_TIMUR.pdf	300 Kb
6771_K2_PEMERINTAH_KOTA_PALANGKARAYA.pdf	140 Kb
6800_K2_PEMERINTAH_PROPINSI_KALIMANTAN_SELATAN.pdf	87 Kb
6801_K2_PEMERINTAH_KAB._BANJAR.pdf	669 Kb
6802_K2_PEMERINTAH_KAB._TANAH_LAUT.pdf	612 Kb
6803_K2_PEMERINTAH_KAB._TAPIN.pdf	141 Kb
6804_K2_PEMERINTAH_KAB._HULU_SUNGAI_SELATAN.pdf	275 Kb
6805_K2_PEMERINTAH_KAB._HULU_SUNGAI_TENGAH.pdf	194 Kb
6806_K2_PEMERINTAH_KAB._BARITO_KUALA.pdf	533 Kb
6807_K2_PEMERINTAH_KAB._TABALONG.pdf	632 Kb
6808_K2_PEMERINTAH_KAB._KOTABARU.pdf	254 Kb
6809_K2_PEMERINTAH_KAB._HULU_SUNGAI_UTARA.pdf	110 Kb
6811_K2_PEMERINTAH_KAB._BALANGAN.pdf	228 Kb
6871_K2_PEMERINTAH_KOTA_BANJARMASIN.pdf	509 Kb
6872_K2_PEMERINTAH_KOTA_BANJAR_BARU.pdf	261 Kb
6900_K2_PEMERINTAH_PROPINSI_KALIMANTAN_TIMUR.pdf	78 Kb
6901_K2_PEMERINTAH_KAB._KUTAI_KARTANEGARA.pdf	738 Kb
6902_K2_PEMERINTAH_KAB._PASER.pdf	187 Kb
6903_K2_PEMERINTAH_KAB._BULUNGAN.pdf	160 Kb
6904_K2_PEMERINTAH_KAB._BERAU.pdf	219 Kb
6905_K2_PEMERINTAH_KAB._MALINAU.pdf	304 Kb
6906_K2_PEMERINTAH_KAB.NUNUKAN.pdf	369 Kb
6907_K2_PEMERINTAH_KAB._KUTAI_BARAT.pdf	495 Kb
6908_K2_PEMERINTAH_KAB._KUTAI_TIMUR.pdf	220 Kb
6910_K2_PEMERINTAH_KAB._PENAJAM_PASER_UTARA.pdf	178 Kb
6911_K2_PEMERINTAH_KAB._TANA_TIDUNG.pdf	238 Kb
6971_K2_PEMERINTAH_KOTA_SAMARINDA.pdf	1071 Kb
6972_K2_PEMERINTAH_KOTA_BALIKPAPAN.pdf	368 Kb
6973_K2_PEMERINTAH_KOTA_BONTANG.pdf	74 Kb
6974_K2_PEMERINTAH_KOTA_TARAKAN.pdf	69 Kb