Jakarta – Humas BKN, “BKN hanya memliki 12 Kantor Regional di seluruh Indonesia, sulit untuk bisa menjangkau segala pelanggaran selama pra seleksi, seleksi, dan pasca seleksi rekrutmen CPNS Tahun 2013,” demikian pernyataan Kepala BKN Eko Sutrisno ketika menerima kunjungan Audiensi Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau CPNS (KLPC), Jumat (10/1/2014) di Kantor Pusat BKN Jakarta. Turut mendampingi Kepala BKN dalam audiensi tersebut Wakil Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Deputi Bidang Bina Dakatsi Sulardi, dan Deputi Informasi Kepegawaian (Inka) Yulina Setiawati. KLPC yang beraudiensi ke BKN terdiri dari Indonesian  Corruption Watch (ICW), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan beberapa media cetak on line.

Menurut Koordinator KLPC, Febri Hendri, bahwa sampai dengan 6 Januari 2014 ICW telah menerima 154 aduan terkait rekrutmen CPNS 2013. “Menurut hemat kami, BKN memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atas aduan-aduan yang kami terima,” Ujar Febri. Ditambahkan Siti Juliantari Rachman, bahwa mayoritas aduan yang diterima ICW terkait seputar pengumuman kelulusan oleh banyak daerah baik penundaan hingga dinilai kurang transparan. Dalam audiensi tersebut disampaikan juga aduan terkait banyaknya pemalsuan Surat Keputusan (SK) pada usulan Tenaga Honorer K. II yang akan diangkat menjadi CPNS.

Menanggapi hal tersebut, Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa Pemerintah Pusat sudah berulang kali melakukan sosialisasi terhadap seluruh Pemerintah Daerah. “Dalam setiap Rakor dengan seluruh Daerah, selalu kami sosialisasikan  tentang teknis pengumuman yang ideal,” tegas Bima.

Sementara terkait pendataan honorer baik K.I maupun K.II, BKN dalam hal ini menerima usulan Daerah sesuai SE MenPAN & RB 05 tahun 2010. Namun jika ditengarai terdapat honorer dengan SK palsu, Bima memastikan pada saat proses pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP), pemeriksaan berkas akan berlapis sehingga akan ketahuan berkas yang tidak valid. “Nah, bagi yang tidak valid, BKN akan mentelaah dan melaporkan perekayasanya ke pihak berwajib karena telah melakukan pemalsuan berkas,” tegas Bima. Berry

Jakarta-Humas BKN, Terkait Pelaksanaan Tes Seleksi Calon Pegawai Negeri (CPNS) bagi tenaga honorer yang semakin dekat, perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang terdiri dari BKD, DPRD, dan tenaga honorer melakukan audiensi ke Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Rabu (23/10). “Kami kecewa kepada Pemerintah Pusat yang terkesan tidak konsisten terhadap daerah. 200 tenaga honorer K.I Kab. OKU yang sebelumnya diinformasikan oleh Kementerian PAN & RB (Kempan & RB) akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang, tiba-tiba ‘meluncur’ ke kategori II tanpa ada informasi dan proses verifikasi dan validasi yang kami harapkan,” jelas Ketua Rombongan Kab. OKU.

Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat yang menerima kunjungan tersebut menekankan bahwa BKN tidak terlibat Audit Tujuan Tertentu (ATT). Secara teknis, kewenangan BKN hanya untuk mengumumkan data yang diterima dari pemerintah. “Terkait kebijakan ATT, itu ada di Kempan & RB,” tegas Tumpak. Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan tes seleksi CPNS bagi tenaga honorer akan dilaksanakan serentak pada 3 November mendatang menggunakan metode Lembar Lawab Komputer (LJK) dengan formasi yang akan ditentukan kemudian.

Tegas, BKN Konsekuen Menjalankan Peraturan

Setali tiga uang dengan Kab. Oku, pada hari yang sama (23/10) perangkat daerah Kota Prabumulih melakukan audiensi ke Kantor Pusat BKN, Jakarta. Kepala BKD Kota Prabumulih selaku ketua rombongan menuturkan bahwa besar harapan jumlah honorer K.II yang sebelumnya dicoret pasca ATT, bisa diikutkan tes. “Ini demi stabilitas daerah kami, agar bisa kondusif. Maka, besar harapan kami agar semua bisa diikutkan tes,” jelas Kepala BKD. Diinformasikan sebelumnya, jumlah tenaga honorer K.II ketika dilakukan uji publik sebanyak 326, namun pasca pelaksanaan ATT mengalami penyusutan menjadi 233, yang artinya tereliminasi sebanyak 93.

Menanggapi permintaan pemerintah Kota prabumulih tersebut, dengan tegas Tumpak Hutabarat mengatakan BKN konsekuen menjalankan SE Menpan RB Nomor 5 Tahun 2010. “Permintaan yang sifatnya kebijakan, yang terganjar oleh peraturan, BKN tidak bisa memfasilitasinya”, tegas Tumpak. Salah satu persyaratan untuk bisa menjadi tenaga honorer K.II adalah pada Desember 2005 sudah memiliki masa kerja 1 tahun, yang artinya apabila tidak sesuai dengan persyaratan tersebut, tidak bisa masuk dalam K.II. (Berry, Tawur, Kis)

Jakarta – Humas BKN, Kebijakan pemerintah mengenai pengangkatan pegawai honorer K.II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam dua tahun ini masih terus menjadi pembahasan penting. Bahkan berita terbaru dilansir Surat Kabar Harian Kompas, Rabu (18/9) pada Hal: 4 bahwa sekitar 420.000 pegawai honorer K II yang tidak lolos seleksi terancam akan berakhir masa kerjanya atau dengan kata lain diberhentikan.

Berita Kompas tersebut didasari penjelasan Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto terkait kebijakan K.II. Tasdik mengungkapkan bahwa pengangkatan honorer K II akan dilakukan dalam dua tahun periode, yakni sekitar 109.000 honorer K.II di tahun 2013 dan sekitar 100.000 lagi pada 2014. Lebih lanjut Tasdik menyampaikan bahwa honorer K II itu baru akan diangkat bila sudah memenuhi persyaratan mencapai passing grade tertentu dalam tes antar honorer.

Berdasarkan data pemerintah bahwa jumlah K.II yang ada saat ini seluruhnya terdapat sekitar  620.000 orang. Dari jumlah tersebut, jika dalam dua tahun akan di-CPNS-kan sejumlah 209.000,  itu berarti akan ada sekitar 420.000 honorer K II yang terancam diberhentikan. Namun demikian Tasdik menambahkan bahwa nasib honorer K II yang tidak lolos seleksi belum pasti, masih tergantung kepada kebijakan pemerintah Daerah. “Bila masih dibutuhkan, bisa saja tetap bekerja. Ke depannya bila Rancangan Undang – Undang Aparatur Sipil Negara disahkan, ada ketentuan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara temporer.” lanjut Tasdik. Sekretaris MenPAN-RB itu  juga menyebutkan bahwa rencananya tes seleksi honorer K II akan dilakukan bersamaan dengan tes CPNS regular yakni pada 3 November 2013.

Tahun Anggaran 2013 ini, terdapat sekitar 65.000 kursi PNS yang diperuntukkan bagi pelamar umum, dengan formasi 25.000 pada instansi pusat dan 40.000 pada instansi Daerah. Para pelamar calon PNS ini akan diseleksi melalui uji menggunakan lembar jawaban (LJK) dan computer assisted test (CAT-BKN). (Indah/SuBa)