Telaah Data Tenaga Honorer, Dua DPRD Beraudiensi dengan BKN
20.23 | 
Diposting oleh
Forum Honorer Indonesia
|
Jakarta-Humas BKN, Guna mengetahui
tindak lanjut tenaga honorer (TH), baik kategori I maupun kategori II,
DPRD Buton dan DPRD Samarinda beraudiensi dengan Badan Kepegawaian
Negara (BKN) di ruang rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa
(12/2). Dalam audiensi ini, Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro dan
Kasubdit Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) II Suparman pun memberikan
jawaban terkait pengangkatan pegawai dalam jabatan tertentu kepada DPRD
Buton.
 Tengah berjalan, Audiensi BKN dengan DPRD Buton
Dalam penjelasannya, Petrus Sujendro
menjelaskan bahwa setelah uji publik untuk tenaga honorer kategori I,
BKN dan KemenPAN-RB menerima lebih dari 32.000 surat pengaduan
keberatan, baik keberaran terhadap data yang Memenuhi Kriteria (MK)
ataupun yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). Melihat banyaknya
pengaduan ini, pemerintah dalam hal ini KemenPAN-RB mengambil sejumlah
kebijakan. Pertama, memerintahkan BPKP melakukan Quality Assurance (QA); kedua melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT); dan yang ketiga
adalah melakukan verifikasi ulang ke lapangan khususnya untuk
daerah-daerah yang bermasalah (seperti terkena musibah banjir atau
kebakaran). Sedangkan penyerahan formasi yang dilakukan pada 19
Desember 2012 merupakan tindak lanjut hasil dari pelaksanaan QA yang
dilakukan BPKP.
Pada kesempatan yang sama, Suparman
menyatakan bahwa tenaga honorer K II yang akan diangkat menjadi CPNS
adalah mereka yang dinyatakan lulus tes yang diadakan sesama K II. Ada
pun pembuatan soal tes dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi
Negeri. Pelaksanaan tes untuk Kabupaten/Kota akan dikoordinir oleh
Gubernur sesuai dengan time table yang ditetapkan KemenPAN-RB
dan BKN. Pelaksanaan tes diperkirakan dilaksanakan bulan Juni-Juli 2013.
Bagi yang dinyatakan lulus tes selanjutnya akan diangkat menjadi CPNS
pada Tahun Anggaran 2013-2014.
 Audiensi BKN dengan DPRD Samarinda membahas masalah honorer
Suparman pun mengutarakan bahwa
pengangkatan pegawai dalam jabatan tertentu harus berdasarkan kompetensi
dan peraturan kepegawaian yang berlaku. Untuk itu, BKN telah
menerbitkan norma, standar, dan prosedur (NSP) kepegawaian yang
menjadi acuan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah. Terkait hal
ini, Pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi pemerintah adalah
pihak yang memiliki wewenang untuk mengangkat, memindahkan, dan
memberhentikan pegawai dalam suatu jabatan tertentu. Dalam
melaksanakan wewenang ini, PPK harus memperhatikan peraturan dan NSP
kepegawaian. “ Dengan demikian, PPK pun perlu memperhatikan saran dari
Baperjakat terkait hal ini,” ungkapnya..
Terkait hal ini, Petrus Sujendro bahwa
BKN siap melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan
kepegawaian. “Jika dalam proses pengangkatan seorang pegawai dalam
jabatan tidak mengindahkan regulasi dan NSP kepegawaian yang berlaku,
BKN berwenang untuk melakukan tindakan korektif mulai dari teguran
hingga pencabutan SK Pengangkatan dalam Jabatan yang tidak sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku,” terangnya. (aman-tawur)
|
Label:
bkd,
bkn,
FHI,
Forum Honorer,
Forum Honorer Indoensia,
guru honorer,
Honorer,
honorer k1,
honorer k2,
menpan,
persyaratan honorer nip,
PNS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
2 komentar:
Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Rosnida zainab asal Kalimantan Timur, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil di daerah surakarta, dan disini daerah tempat mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0853-1144-2258 atas nama Drs Tauchid SH.MSI beliaulah yang selama ini membantu perjalan karir saya menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL.alhamdulillah berkat bantuan bapak Drs Tauchid SH.MSI SK saya dan 2 teman saya sudah keluar, Wassalamu Alaikum Wr Wr
Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Sri Rahayu asal Surakarta, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil di daerah surakarta, dan disini daerah tempat mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0853-1144-2258 atas nama Drs Muh Tauhid SH.MSI beliaulah yang selama ini membantu perjalanan karir saya menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL, alhamdulillah berkat bantuan bapak Drs Muh Tauhid SH.MSI SK saya dan 2 teman saya tahun ini sudah keluar, bagi anda yang ingin seperti saya silahkan hubungi bapak Drs Muh Tauhid SH.MSI, siapa tau beliau bisa membantu anda
Posting Komentar