52 Ribu Formasi Tenaga Honorer K1 Diserahkan ke Instansi Pusat/BKD
21.35 | 
Diposting oleh
Forum Honorer Indonesia
Sebanyak 52 ribu formasi tenaga honorer kategori 1 (pendapatannya
dibayar melalui APBN/APBD) untuk 29 instansi pusat dan 413 instansi
daerah telah diserahkan ke masing-masing instansi pusat dan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyerahan ini dilakukan pada
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan CPNS Dari Tenaga Honorer
yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti, Rabu (19/12).
Menteri PAN-RB Azwar Abubakar menjelaskan, bahwa PNS yang tertinggal ini (honorer-red) harus sesuai dengan syarat dan kualitas sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih (dari KKN dan politisasi), kompeten serta melayani kepada masyarakat.
Ia mengingatkan, selanjutnya pembina kepegawaian kedepan adalah Sekretaris Daerah. “Ke depan Pembina kepegawaian adalah Sekretaris daerah (Sekda), tentunya Sekda dengan pembinaan dengan cara yang benar, dengan metode cek dan ricek,” ujar Azwar Abubakar.
Sementara itu Sekretaris Utama Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto mengemukakan, tenaga honorer yang diserahkan itu merupakan jumlah sementara dari hasil pelaksanaan Quality Assurance yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tindak lanjut uji publik atas 71 ribu tenaga honorer yang diumumkan sebelunya.
“Jumlah formasi yang diberikan belum semuanya, karena masih ada daerah yang proses pemeriksaannya masih berjalan. Yang pasti, Pemerintah tidak ingin mendzolimi para tenaga honorer,” tegas Tadik.
Sementara itu Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya BPKP Bonardo Hutauruk menjelaskan bahwa pengumuman awal tenaga honorer kategori 1 merupakan uji publik dan bukan pengumuman final.
“Dengan adanya uji publik, banyak pengaduan yang berdatangan sehingga menghasilkan tiga kegiatan,yakni Verifikasi Ulang, Quality Assurance dan Audit dengan Tujuan Tertentu,” jelas Bonardo. (Humas BKN/ES)
Menteri PAN-RB Azwar Abubakar menjelaskan, bahwa PNS yang tertinggal ini (honorer-red) harus sesuai dengan syarat dan kualitas sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih (dari KKN dan politisasi), kompeten serta melayani kepada masyarakat.
Ia mengingatkan, selanjutnya pembina kepegawaian kedepan adalah Sekretaris Daerah. “Ke depan Pembina kepegawaian adalah Sekretaris daerah (Sekda), tentunya Sekda dengan pembinaan dengan cara yang benar, dengan metode cek dan ricek,” ujar Azwar Abubakar.
Sementara itu Sekretaris Utama Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto mengemukakan, tenaga honorer yang diserahkan itu merupakan jumlah sementara dari hasil pelaksanaan Quality Assurance yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tindak lanjut uji publik atas 71 ribu tenaga honorer yang diumumkan sebelunya.
“Jumlah formasi yang diberikan belum semuanya, karena masih ada daerah yang proses pemeriksaannya masih berjalan. Yang pasti, Pemerintah tidak ingin mendzolimi para tenaga honorer,” tegas Tadik.
Sementara itu Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya BPKP Bonardo Hutauruk menjelaskan bahwa pengumuman awal tenaga honorer kategori 1 merupakan uji publik dan bukan pengumuman final.
“Dengan adanya uji publik, banyak pengaduan yang berdatangan sehingga menghasilkan tiga kegiatan,yakni Verifikasi Ulang, Quality Assurance dan Audit dengan Tujuan Tertentu,” jelas Bonardo. (Humas BKN/ES)
Label:
Daftar Kelengkapan Berkas Usulan Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori I
21.17 |
Diposting oleh
Forum Honorer Indonesia
Berikut adalah daftar kelengkapan berkas usulan yang harus dipenuhi dalam penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori I
10. Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus.
2) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi.
(Contoh Format Terlampir).
11. SPM dan SPJ bulan terakhir.
Ket :
Batas Pemasukan : 27 Desember 2012
(BERKAS 2 RANGKAP DALAM MAP DIAMOND WARNA BIRU)
DOWNLOAD CONTOH SURAT LAMARAN
- Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Walikota (contoh format terlampir);
- Fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Ijazah/STTB yang dilampirkan berdasarkan ijazah/STTB yang sesuai dengan data hasil verifikasi dan validasi, kecuali untuk jabatan guru;
- Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut;
- Fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II;
- Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm. Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi pengalaman pekerjaan yang dimiliki termasuk pengalaman kerja sebagai tenaga honorer;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI;
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani);
- Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- Surat pernyataan ditanda tangani diatas meterai 6.000 yang berisi:
- tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;
- tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
- bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
- tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
10. Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus.
2) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi.
(Contoh Format Terlampir).
11. SPM dan SPJ bulan terakhir.
Ket :
Batas Pemasukan : 27 Desember 2012
(BERKAS 2 RANGKAP DALAM MAP DIAMOND WARNA BIRU)
DOWNLOAD CONTOH SURAT LAMARAN
Langganan:
Postingan (Atom)