Jakarta-Humas BKN, Guna mengetahui tindak lanjut tenaga honorer (TH), baik kategori I maupun kategori II tiga DPRD melakukan audiensi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta, yang diterima Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat, Jumat (3/5). DPRD yang melakukan audiensi tersebut adalah DPRD Kabupaten Ogan Ilir, DPRD Kabupaten Sibolga, dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Diharapkan agar para pimpinan daerah dapat menyosialisasikan hasil audiensi dan kunjungan kerja ini kepada pihak-pihak terkait.

Dalam penjelasannya, Tumpak Hutabarat mengatakan bahwa tenaga honorer kategori satu (K1) yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) dikarenakan pembayaran gajinya bersumber dari non APBN/APBD, secara otomatis menjadi tenaga honorer kategori dua (K2). Hal ini dikarenakan sumber pembayaran gaji tenaga honorer K1 adalah dari APBN/APBD,  sedangkan sumber gaji untuk tenaga honorer K2 bukan dari APBN/APBD. Ada pun tenaga honorer K1 yang dinyatakan TMK dikarenakan aspek-aspek lainnya tidak dapat menjadi tenaga honorer K2 . Aspek lain tersebut seperti: tenaga honorer yang bekerja di instansi swasta, masa kerja terputus, atau diangkat bukan oleh pejabat yang berwenang.

Menanggapi adanya perbedaan tentang data tenaga honorer KII yang berhak untuk mengikuti tes, Tumpak Hutabarat menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan di daerah terlabih dahulu, baru kemudian disampaikan ke Menpan – RB dengan memanfaatkan masa sanggah. “Masalah ini sampaikan ke Menpan melalui surat resmi dari BKD di instansi masing-masing, agar ada penyelesaian dan jika ada nama yang seharusnya TMK agar dikoreksi,” papar Tumpak Hutabarat. (aman-tawur)