MANADO - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Roy Tumiwa mendesak Pemerintah Pusat untuk segera dan konsentrasi menyelesaikan tenaga honorer K-1 dan K-2. Menurut Roy, Pemerintah Daerah sangat menunggu kepastian kapan penyelesaian K-1 dan K-2, sampai saat ini jadwal penyhelesaian tersebut tidak jelas. “Di lingkungan Pemerintah Daerah isu K-1 dan K-2 sangat kencang, dan menjadi bagian dari isu politik yang harus diwaspadai” ujarnya.

Hal tersebut terungkap dalam putaran ke-6, Rapat Koordinasi Kepegawaian Regional Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara, Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Manado Selasa ini (18/4). Hadir dalam rapat koordinasi tersebut seluruh Sekretaris Daerah pada Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Kepala BKD dalam wilayah Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara. Bertindak sebagai Narasumber Naftarlina Sipayung, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan dan Evaluasi SDM Aparatur, Y. Tandi Kepala Kanreg BKN di Manado, Diah Faraz, Kabid Perencanaan Pegawai, dan Endang Susilowati, Asisten Deputi Penegakan Hukum dan Etika PNS.

Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan dan Evaluasi SDM Aparatur, Naftalina Sipayung menyampaikan, bahwa Testing untuk K-1 diperkirakan bulan Juni 2013, kemudian untuk pelamar umum sekitar September 2013. “Secara parallel, kami juga akan menyelesaikan K-1 yang sementara ini kami sedang teliti dalam rangka audit dengan tujuan tertentu” kata Naftalina menambahkan.

Persoalan honorer ini yang disuarakan oleh peserta seakan-akan berlarut-larut. Namun disadari. Bahwa hal ini bukan semata-mata ditimpakan kepada kebijakan Pemerintah Pusat, tetapi juga pada tahap implementasinya di daerah. “Secara jujur kami mengakui, ada andil kesalahan dari Pemerintah Daerah, karena kami kurang berdaya menghadapi animo yang besar masyarakat di daerah untuk menjadi CPNS melalui jalur honorer ini” kata salah seorang peserta yang tidak mau disebut namanya. (Im/HUKMAS MENPANRB)