Komisi II DPR-RI Apresiasi Penyelesaian K1 dan K2
00.18 | 
Diposting oleh
Forum Honorer Indonesia
Jakarta-Humas BKN. Komisi II DPR RI
bersikap legowo tentang teknis pelaksanaan penerimaan tenaga honorer
sebagai tugas pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil
Ketua Komisi II Ganjar Pranowo saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP)
antar komisi II DPR RI dengan menteri PAN & RB dan Kepala BKN
tentang Penyelesaian Permasalahan Tenaga Honorer terkait Mekanisme dan
Tahapan Penangan K2 dan Teranulir, Selasa (26/6) di ruang rapat komisi
II DPR-RI Senayan Jakarta. RDP ini dihadiri oleh Anggota Komisi II dan
segenap jajaran sruktural Kementerian PAN & RB serta BKN.
MenPAN & RB Azwar Abubakar (kanan) dan Kepala BKN Eko Sutrisno (kiri) menhadiri RDP dengan Komisi II DPR-RI.
Dalam RDP tersebut Komisi II DPR-RI memberikan apresiasi kepada
pemerintah yang telah menyusun Mekanisme dan Pentahapan Penyelesaian
Tenaga Honorer K1 & K2 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 48 Tahun
2005.
Pimpinan Komisi II DPR RI mendengarkan paparan pemerintah terkait penyelesaian tenaga honorer.
Berdasarkan hasil kesimpulan RDP, terkait penyelesaian tenaga honorer K1 dan K2, Komisi II DPR-RI meminta kepada pemerintah untuk dapat melaksanakannya secatra transparan dan akuntabel. Sedangkan tenaga honorer yang teranulir dalam K2 diperlukan penyelesaian secara khusus.(bal/per/twr)Source : Komisi II DPR-RI Apresiasi Penyelesaian K1 dan K2
Tenaga Honorer Jangan Dipandang Sebelah Mata
18.49 |
Diposting oleh
Forum Honorer Indonesia
CICALENGKA (GM) -
Sekretaris Umum Forum Honorer Indonesia Kab. Bandung, Drs. Ahmad Lutfi
menyatakan, pemerintah jangan memandang sebelah mata kinerja para tenaga
honorer. Termasuk guru honorer yang mengajar di SD, SMP, dan SMA.
Pengabdian mereka bisa dipertanggungjawabkan.
"Kami yang berasal dari tenaga honorer, tidak akan melakukan manipulasi data dalam menghadapi seleksi tertulis calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Jadi pemerintah jangan meragukan kinerja dan data yang kami miliki. Jangan sampai ada pernyataan, tidak mau membeli kucing di dalam karung," kata Ahmad kepada "GM" di Cicalengka, Selasa (12/6).
Untuk membuktikan tidak adanya manipulasi data tenaga honorer, pihaknya akan berusaha meningkatkan kinerja. "Pokoknya kami siap bertanggung jawab. Soalnya kami mengabdi sebagai tenaga honorer ini sudah belasan tahun," katanya.
Sebagai wujud tanggung jawab tersebut, para tenaga honorer ini akan menerapkan prinsip kerja yang mengedepankan dedikasi, loyalitas, dan integritas. "Kami berusaha menjawab pernyataan yang sempat dilontarkan salah seorang pejabat Pemkab Bandung tadi," ujarnya.
Dikatakan, para tenaga honorer yang saat ini berharap menjadi PNS tersebut, berusaha memenuhi target pemerintah pusat yang juga berusaha meningkatkan kesejahteraan. Mereka sempat menyatakan akan memperluas kesempatan kerja bagi warga yang menganggur dengan cara membuka lapangan kerja baru. Target pemerintah itu diharapkan bisa tercapai pada 2014 mendatang.
"Harapan pemerintah itu sangat relevan dengan Peraturan Pemerintah No. 56/2012 tentang men-CPNS-kan tenaga honorer. Ini bagian dari program untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS," katanya.
Ahmad juga sempat mendapat kabar, seleksi tenaga honorer menjadi CPNS di Kab. Bandung akan dilaksanakan pada Agustus mendatang. Namun rencana itu belum bisa dipastikan karena masih menunggu kebijakan pemerintah pusat yang berwenang dalam pengangkatan CPNS.
"Awalnya ada informasi seleksi CPNS akan dilakukan Juni ini. Tapi katanya diundur hingga Agustus mendatang. Untuk itu para tenaga honorer diminta bersabar. Tapi kami harap seleksi segera dilakukan untuk memberikan kepastian," katanya.
"Kami yang berasal dari tenaga honorer, tidak akan melakukan manipulasi data dalam menghadapi seleksi tertulis calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Jadi pemerintah jangan meragukan kinerja dan data yang kami miliki. Jangan sampai ada pernyataan, tidak mau membeli kucing di dalam karung," kata Ahmad kepada "GM" di Cicalengka, Selasa (12/6).
Untuk membuktikan tidak adanya manipulasi data tenaga honorer, pihaknya akan berusaha meningkatkan kinerja. "Pokoknya kami siap bertanggung jawab. Soalnya kami mengabdi sebagai tenaga honorer ini sudah belasan tahun," katanya.
Sebagai wujud tanggung jawab tersebut, para tenaga honorer ini akan menerapkan prinsip kerja yang mengedepankan dedikasi, loyalitas, dan integritas. "Kami berusaha menjawab pernyataan yang sempat dilontarkan salah seorang pejabat Pemkab Bandung tadi," ujarnya.
Dikatakan, para tenaga honorer yang saat ini berharap menjadi PNS tersebut, berusaha memenuhi target pemerintah pusat yang juga berusaha meningkatkan kesejahteraan. Mereka sempat menyatakan akan memperluas kesempatan kerja bagi warga yang menganggur dengan cara membuka lapangan kerja baru. Target pemerintah itu diharapkan bisa tercapai pada 2014 mendatang.
"Harapan pemerintah itu sangat relevan dengan Peraturan Pemerintah No. 56/2012 tentang men-CPNS-kan tenaga honorer. Ini bagian dari program untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS," katanya.
Ahmad juga sempat mendapat kabar, seleksi tenaga honorer menjadi CPNS di Kab. Bandung akan dilaksanakan pada Agustus mendatang. Namun rencana itu belum bisa dipastikan karena masih menunggu kebijakan pemerintah pusat yang berwenang dalam pengangkatan CPNS.
"Awalnya ada informasi seleksi CPNS akan dilakukan Juni ini. Tapi katanya diundur hingga Agustus mendatang. Untuk itu para tenaga honorer diminta bersabar. Tapi kami harap seleksi segera dilakukan untuk memberikan kepastian," katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)