Wujudkan dukungan & partisipasi anda melalui "PUNDI PEDULI HONORER" NO.REK.1116-01-000021-51-7 a/n IFA SYARIFAH (Bendahara Umum FHI)

Tentang FHI

Forum Honorer Indonesia
FHI atau Forum Honorer Indonesia adalah Sebuah wadah organisasi profesi guru dan/atau tenaga honorer yang bersifat terbuka, independen, kolegial dan non Partai Politik. Lebih Detail Hub: Sekjen FHI Bpk. Heri Sumarli hp 081320368529
Lihat profil lengkapku

HONORER INDONESIA

FHI Forum Honorer Indonesia

Total Tayangan Halaman

Sistem Rekrutmen CPNS Pasca-Moratorium

Jakarta – Humas BKN, Informasi perekrutan CPNS pasca moratoriaum tak urung membuat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (5/7). Dalam Kunker tersebut juga menanyakan terkait Data Statistik PNS Kabupaten Pekalongan.

Kasubbag Publikasi BKN Tomy Donardi (berbatik hijau) dan Kepala Seksi Operasi Komputer BKN M. Akpas saat menerima Kunker DPRD Pekalongan.
Kasubbag Publikasi BKN Tomy Donardi mengungkapkan bahwa untuk memperoleh formasi CPNS pasca-moratorium, setiap daerah harus mengajukan permohonan formasi. Menurut Tomy bahwa dalam pengajuan tersebut juga harus dilengkapi profil daerah, analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK) serta proyekci kebutuhan PNS. “Dari usulan tersebut Direktorat Perencanaan dan Formasi Kepegawaian BKN akan memberikan pertimbangan `enetapan formasi suatu instansi,” jelas Tomy. “Sementara penetapan formasi, merupakan kewenangan KemenPAN & RB,” pungkasnya.
Rombongan Kunker DPRD Pekalongan.

Terkait data statistik PNS, Kepala Seksi Operasi Komputer BKN M. Akpas mengatakan bahwa berdasarkan data statistik per 4 juli 2013,  total PNS Pekalongan sejumlah 10.804 PNS. Dari jumlah total tersebut hanya 30 orang PNS yang berusia di atas 60 tahun. Yuliana/Subali

Benarkah Honorer K2 Diangkat Hanya 30 Persen ??

Jakarta – Humas BKN, Rasa keingintahuan masyarakat  dalam hal penyelesaian tenaga honorer tak urung membuat beberapa pemerintah kabupaten kewalahan. Untuk mencari kejelasan informasi mengenai hal tersebut, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan melakukan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi koordinasi terkait masalah masalah penyelesaian honorer Kategori II (K.II) ke Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (5/7). Kunjungan tersebut diterima oleh Kasubbag Publikasi Humas BKN Tomy Donardi dan Kepala Seksi Pengendalian Kepegawaian I A II Wibowo. Dalam kunjungan tersebut perwakilan rombongan, Joko Suyono menanyakan terkait kuota 30 % dari K.II yang akan diangkat  menjadi CPNS. Joko Suyono juga mempertanyakan terkait bagaimana mekanisme seleksi atau ujian untuk K.II. Menurutnya bahwa  hal tersebut menjadi kekhawatiran para K.II di daerahnya.
Audiensi BKN - DPRD Magetan.
Menanggapi permasalahan kuota 30% bagi K.II tersebut, Tomy Donardi mengatakan bahwa jika hal tersebut merupakan kebijakan KemenPAN & RB pastinya telah melalui berbagai pertimbangan. Sampai saat ini menurut Tomy bahwa pihak BKN belum memperoleh informasi yang pasti besaran kuota untuk K.II. “Hal tersebut bisa saja terjadi karena pertimbangan kemampuan keuangan Negara,” jelas Tomy.
Rombongan Kunker DPRD Magetan.
Sementara terkait permasalahan mekanisme seleksi, Wibowo menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 untuk pelaksanaan seleksi K.II dilakukan secara tertulis dan seerempak di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk pembuatan soal, menurut Wibowo akan dilakukan kerjasama dengan Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan untuk proses mekanisme seleksi terdiri dari dua jenis soal yakni tes kemampuan dasar (TKD)  dan tes kompetensi bidang (TKB). “Sedangkan untuk penomoran peserta sampai sekarang ini belum dibahas,” terang Wibowo. Yuliana/Subali

Blog Archive